-->

Notification

×

Dugaan Pungli BST Oleh Perangkat Desa Grogol Kec.Gunung Jati, DPC Ormas Grib Kab.Cirebon Angkat Bicara

Saturday, 8 August 2020 | 18:57 WIB Last Updated 2020-08-08T11:57:59Z

Cirebon //- Dengan Telah Beredarnya Pemberitaan di beberapa media online, mengenai kasus dugaan pungutan liar ( Pungli ) yang dilakukan oleh Oknum Perangkat Desa dan Ketua RT. Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, diduga para Oknum perangkat desa, pendamping desa dan ketua RT. Tersebut  melakukan pemotongan Dana Bantuan Sosial Tunai ( BST ) senilai Rp. 300 Ribu terhadap per Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) khususnya Warga Nelayan Desa Grogol, seharusnya para KPM nelayan desa grogol mendapatkan bantuan sosial dari Kementrian sosial RI sebesar Rp. 1,8 jt, namun dikarenakan telah dipangkas, sehingga beberapa  KPM desa grogol mengeluhkan dan  keberatan terkait dengan adanya Pemotongan Dana BST tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang  ( DPC ) LSM Gerakan Rakyat Indonesia Baru  ( GRIB ) Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi, sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh ulah Oknum perangkat desa, pendamping desa maupun Oknum ketua RT desa grogol itu, ini merupakan hal serius Karena menyangkut dana bantuan sosial untuk warga miskin terdampak Covid-19, Sangat tidak bermoral apabila segelintir oknum perangkat desa maupun pendamping desa itu,  melakukan pungutan liar ( pungli ), bahkan dalam berita media online tersebut tertulis juga dalam rapat intern yang digelar oleh oknum perangkat desa itu, sama sekali unsur lainya tidak dihadirkan. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran dan tidak dibenarkan, seharusnya dalam rapat musyawarah semua unsur di wilayah desa maupun pihak kecamatan dihadirkan tapi ini sebaliknya, jadi jelas ini salah besar, ujarnya, Sabtu (08/08/2020).

"Apa bila benar terbukti  adanya pungutan liar, walaupun uang pungutan itu telah dikembalikan lagi kepada KPM, sesuai apa yang dikeluhkan oleh KPM desa grogol di beberapa media online, maka Oknum perangkat desa tersebut melanggar Pasal 12 huruf e UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pungli"

Untuk ancamanya penjara minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, maka dari itu kami sangat berharap kepada Pihak Aparat Penegak Hukum untuk mengusut Tuntas dugaan Kasus Pungli ini.

Ia juga meminta kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Cirebon agar memanggil para Oknum perangkat, pendamping dan ketua RT tersebut untuk dimintai keterangan terkait pemotongan dana BST yang dikeluhkan oleh KPM yang merupakan warga miskin terdampak Covid-19, jelasnya Edi Sukardi.



Laporan: Surono./ Wadira

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update