-->

Notification

×

Ini Keluhan Ema-ema di Cianjur? Maraknya Bank Emok Cekik Ekonomi Masyarakat

Thursday, 6 August 2020 | 10:41 WIB Last Updated 2020-09-22T15:50:01Z

CIANJUR//- Ratusan ema-ema, tergabung dalam Ormas Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa) mengeluhkan, dan minta difasilitasi pemerintah juga DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, maraknya keberadaan koperasi bodong 'Bank Emok', yang menagih paksa dan minta bunga besar, cekik ekonomi masyarakat.

Ketua Ormas DPW Gempa Jawa Barat, Ustadz Haidar mengatakan Ketua Umum Ketum DPP Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah Gempa, H. Aa Ujag Majudien mengatakan, lembaga keuangan tidak menanggih tunggakan atau hutang. Baik secara paksa, maupun dengan kekerasan.

"Nah, terlebih setelah pemerintah melakukan penetapan," katanya, Kamis (6/8/2020).

Ia memaparkan lebih lanjut. Tapi, kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Akhirnya sudah ekonomi sulit, dituntut untuk bayar utang sesegera mungkin malah dengan bunga yang sangat tinggi.

"Aspirasi sudah disampaikan melalui unras sebelumnya (kemarin). Itu berdasarkan fakta di lapangan, dengan melakukan pemeriksaan ke beberapa pelaku rentenir," beber Ustadz, diduga tidak memiliki legalitas jelas saat dihubungi via WhatsApp (WA) pagi.

Sehingga, masih kata Ustadz Haidar, hal itu membuat keresahan di tengah masyarakat. Keluhan mengenai segudang permasalahan praktek pinjaman uang berkedok koperasi, alias bodong (bank emok).

"Selain bunga tinggi hingga 30 persen, mereka juga kerap memaksa dalam menagih hutang," tandasnya.

Sementara, kehadiran ratusan ema-ema, Rabu (5/8/2020) kemarin, di kantor DPRD Cianjur, tujuannya untuk meminta solusi, atau kepastian bagai mana agar bisa bebas terjerat dari pinjaman rentenir berkedok koperasi alias bank emok.

Terpisah, Sekertaris Komisi DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail mengatakan, aspirasi akan ditampung, dan akan ditindaklanjuti. Artinya, kami akan melakukan mencari langkah, untuk mengambil solusi terbaik atas tuntutan meraka.

"Ya, sesuai dengan tupoksi dan wewenang komisi B," katanya, langkah pertama pihaknya akan mengundang Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.

Diki menyampaikan, pihaknya akan segara mengundang dinas terkait, untuk menanyakan secara langsung koperasi-koperasi mana saja yang berjalan dibawah naungan Diskoperindag Cianjur.

Terakhir, Diki menambahkan, tentunya, pemerintah harus melindungi masyarakat. Ketika ada depkolektor, tanda kutip, koperasi yang melakukan hal di luar aturan, dan harus ditindak. Seperti menagih dengan cara paksa, atau mengambil barang di luar dari pada perjanjian.

"Jelasnya, minimal pemerintah (eksekutif) bisa hadir, untuk menjembatani," harapnya, baik mulai tingkat kecamatan hingga desa.(Myd)

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update