-->

Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

Terkait Dugaan Pelanggaran Digudang Horas, Ketua PERM-MAI Desak Disnaker Tanjungbalai Menindak Lanjuti

Friday, 11 September 2020 | 16:58 WIB Last Updated 2020-09-22T15:50:01Z

TANJUNGBALAI //- Aktivis Pergerakan Mahasiswa Masyarakat AsahanTanjungbalai (PERM-MAI) mendesak pihak Dinas Ketenagakerjaan kota Tanjungbalai menindaklanjuti dugaan pelanggaran digudang Horas di Jalan baru, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.


Sebelumnya pada hari Selasa (01/09/2020) petugas dari Dinas Ketenagakerjaan pemerintah Kota Tanjungbalai ingin melakukan sidak serta melakukan klarifikasi kepada perusahan atas laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran undang-undang ketenaga kerjaan yang di lakukan.

Setibanya Dinas Ketenaga Kerjaan Pemerintah Kota Tanjung Balai di lokasi muka besi pagar gudang Horas, tiba-tiba datang seorang yang mengaku sebagai oknum dari humas pihak gudang Horas dan menghadang petugas dinas ketenaga kerjaan untuk masuk ke dalam areal perusahaan guna bertemu dengan pimpinan perusahaan gudang horas dan mengajak petugas berbicara kesebuah warung nasi yang berada di depan gudang.

Menyikapi hal tersebut, Ketua PERM-MAI Ahmad Fauzi Hasibuan pada hari Jumat (11/09/2020) mengungkapkan, "Menurut kita apa yang terjadi di gudang Horas bukan sesuatu hal yang wajar karena kita menduga ada perampasan hak bagi pekerja seperti durasi waktu kerja yang melebihi jam kerja dan tidak dihitung lembur, kemudian dugaan tidak adanya upaya pihak pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya agar memiliki BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dugaan tidak adanya Jaminan keselamatan kerja bagi pekerja digudang horas," katanya.

Selain itu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 91, Ayat 184,185 juga mengatur ketentuan pidananya apabila terbukti melakukan perampasan hak dan tidak memenuhi hak-hak bagi pekerjanya maka pihak pengusaha wajib mempertanggung jawabkannya dihadapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dan kita menduga masih banyak dugaan pelanggaran lain seperti misalnya Instalasi Pengelolan Air Limbah (IPAL) yang dihasilkan industri, atau mungkin adanya indikasi pelanggaran SIUP, UKL, UPL dan kita tidak tahu apakah pihak pengusaha gudang horas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan anjuran pemerintahan dan undang undang yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia," ungkap Fauzi.

Sangat disayangkan kata Fauzi, dalam hal ini pihak Disnaker terkesan tidak serius, dan Disnaker harus sesegera mungkin memeriksa segala bentuk dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi digudang horas.

Fauzi juga membeberkan, jika memang Disnaker tidak bisa memiliki kewenanangan untuk masuk kedalam dan dihalangi agar segera membawa persoalan tersebut keprovinsi, "Dan kita akan siapkan laporan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak gudang Horas," beber Fauzi. 


Jika seandainya pihak Disnaker sendiri tidak menindaklanjuti persoalan tersebut dengan serius, Fauzi meminta kepada kepala Disnaker agar untuk mundur dari jabatannya, "Kita akan meminta Walikota untuk segera mencopot jabatan kepala Disnaker yang kita anggap gagal sebagai fungsi pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak menerapkan aturan dalam mempekerjakan pekerjanya. kita ingin kepala dinas ketenaga kerjaan itu memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan dan jiwa yang tegas serta jangan mau diatur sama pengusaha," pungkasnya.


Lebih lanjut dikatakan Fauzi, "Bagi pengusaha yang jika memang terbukti menghalang-halangi kita akan mendesak pemerintah kota melalui stake holder atau instansi terkait agar segera memberhentikan sementara aktivitas usaha yang ada digudang Horas, "Bila perlu lakukan penyegelan terkait sikap penghadangan oleh perusahaan yang menimbulkan kecurigaan bagi kami akan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi didalam gudang horas," imbuhnya.

Fauzi juga menegaskan, jika upaya penindakan tidak segera dilakukan pihak Disnaker maka PERM-MAI akan membawa persoalan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di Provinsi dan dalam waktu dekat  akan melakukan aksi unjuk rasa di daerah.

"Bahkan bila perlu kita akan melakukan Aksi di Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk protes keras terkait dengan dugaan pelanggaran yang kita anggap menguntungkan sepihak bagi pengusaha,” pungkasnya mengakhiri.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait belum dapat ditemui.

S.E Sitorus
×
Berita Terbaru Update