-->

Notification

×

Adsense

Iklan

Tag Terpopuler

BEM UNPI CIANJUR: UU OMNIBUSLAW "CILAKA" TIDAK PRO RAKYAT, DPR HARUS KEMBALI KE KHITTAH

Saturday, 10 October 2020 | 05:56 WIB Last Updated 2020-10-22T08:38:27Z




BEM UNPI CIANJUR: UU OMNIBUSLAW "CILAKA" TIDAK PRO RAKYAT, DPR HARUS KEMBALI KE KHITTAH


CIANJUR//JN: Presma BEM Universitas Putra Indonesia (UNPI) Neng Rismayanti, menilai RUU omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang telah disahkan oleh DPR-RI pada 05 Oktober tidak pro rakyat, bahkan menafikkan kepentingan rakyat. Uu ini menuai banyak penolakan secara masif dari berbagai kalangan masyarakat baik dari mahasiswa, akademisi, nelayan, tani dan utamanya adalah kaum buruh. Hal ini dikarenakan berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan hak serta kepentingan rakyat serta melanggar hak warga negara terutama buruh.


“Hilangnya upah mininum, pesangon, PHK sangat mudah dilakukan, karyawan kontrak seumur hidup, outsourching seumur hidup, jam kerja yang eksploitatif, adanya tenaga kerja asing, buruh kasar, unskillworker, hilangnya jaminan sosial, dan sanksi pidana hilang. Ada beberapa pasal ketenagakerjaan yang dihapus seperti pasal 59 undang-undang ketenegakerjaan  No.13/2003, Pasal 151 undang-udang ketenagakerjaan serta pasal-pasal lainnya”. ujar Neng Rismayanti melalui pesan singkat, jumat (09/10/2020).

 

Adapun yang Risma soroti dari UU cipta kerja adalah sebagai berikut: 

1. UU Cipta Kerja berpotensi mengabaikan ketentuan formal dalam pembentukkan undang -undang karena sifatnya yang cepat merambat berbagai sektor, terutama sektor ekonomi.

2. Pembentukkan UU Cipta Kerja didominasi oleh pemerintah, menteri dan waktu pengerjaannya yang singkat yang nantinya dapat mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukkan undang - undang.

3. UU Cipta Kerja dapat melupakan undang -undang sebelumnya yang nantinya akan menghadirkan beban regulasi yang kompleks dari sebelumnya.


“Saya sampaikan secara terbuka dan berharap DPR-RI kembali kepada khittahnya (tujuan awal)  sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bukan representasi kepentingan bisnis industri ekstraktif yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan hidup” pungkas Risma dengan nada penuh semangat. (Riky)

×
Berita Terbaru Update