-->

Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

PT. ARTHA ASIA FINANCE ANAK PERUSAHAAN HITACHI CAPITAL DIDUGA MELANGGAR HAM

Monday, 5 October 2020 | 19:57 WIB Last Updated 2020-10-06T00:03:07Z



PT. ARTHA ASIA FINANCE ANAK PERUSAHAAN HITACHI CAPITAL DIDUGA MELANGGAR HAM


BANDUNG//- PT. Artha Asia Finance yang merupakan anak perusahaan Hitachi Capital diduga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena melarang karyawannya untuk beroganisasi. Iwan Firmansyah (04/10) membenarkan bahwa sejak Juni 2019 mantan perusahaannya tersebut mewajibkan karyawannya menandatangani pakta intergritas yang berisi larangan karyawan untuk aktif di organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.



“pakta integritas tersebut merupakan aturan tambahan yang tidak terdapat dalam kontrak kerja dan tidak ada dalam aturan perusahaan sebelumnya” ungkap Iwan mantan kepala cabang Garut tersebut. “seharusnya aturan tidak boleh beroganisasi di buat sebelum kontrak kerja, tidak dilakukan di tengah jalan” lanjutnya. 




Iwan juga mempertegas bahwa sebagai akibat dari kemudian hari ditemukan berkedapatan masih sebagai anggota atau pengurus organisasi masa, maka karyawan tersebut harus mengundurkan diri. “Saya sendiri menandatangi pakta integritas tersebut dengan terpaksa, selain karena karena saya tidak aktif di organisasi kemasyarakatan manapun, jika kedapatan masih berorganisasi maka ia harus mengundurkan diri” tutur pria yang telah tujuh belas tahun bekerja di Asia Finance tersebut.


Iwan bersama dengan 7 orang rekannya sedang menunggu keputusan Hakim di pengadilan hubungan industrial karena persengketaan dengan perusahaan pembiayaan tersebut. perselisihan yang terjadi sejak satu tahun yang lalu tersebut berawal dari penolakan mutasi karyawan karena ketidakjelasan management dalam memberikan mutasi dan demosi bagi karyawannya.


Dalam keterangan lain, yang enggan disebutkan namanya, latar belakang diperintahkan menandatangani pakta integritas karena karena seorang karyawan yang mendemo perusahaannya dengan menggunakan ormas. Karyawan tersebut telah di PHK sejak bulan februari 2019, sedangkan pemberitahuan PHK diserahkan sejak maret 2019, dan di bulan maret tersebut dia masih dikaryakan untuk menangani masalah perusahaan. Dia kecewa tidak berikan hak pesangonnya, ketika dia konfirmasi ke kantor pusat ia memperoleh ungkapan menantang secara arogan dari direktur sehingga karyawan tersebut menggunakan ormas untuk penekanan selanjutnya.  Ia juga berpendapat bahwa penutupan penjualan kantor cabang Tasikmalaya dikarenakan tekanan ormas teresbut. 


Namun Iman Hilman, mantan kepala cabang asia finance Tasikmalaya menegaskan bahwa kesepakatan antara management pusat dan ormas tidak diketahuinya secara detail, dugaan itu muncul karena penutupan cabang Tasikmalaya terjadi setelah perundingan tersebut. sedangkan sejak awal penutupan dari pihak management tidak terbuka memberikan informasi terhadap karyawan. Iman juga menyayangkan ketidak pekaan management pusat terhadap nasib karyawan tidak ditangani lebih awal “seharusnya hal ini tidak terjadi jika perusahaan bertindak sedari awal untuk menghargai hak setiap karyawan” ungkap pria yang resign dari asia finance per maret 2020 tersebut


Menurut pegiat serikat pekerja Kabupaten Bandung, Jajang Rusdayat perusahaan tidak boleh menghalang-halangi karyawan atau pekerja untuk berserikat. “serikat pekerja aja di lindungi oleh undang-undang, apalagi untuk beroganisasi selama itu bukan organisasi terlarang” ia juga menghimbau seharusnya pakta integritas dibuat untuk mempertegas setiap karyawan harus mengedepankan kepentingan perusahaan, bukan untuk melarang karyawan aktif dalam sebuah organisasi masa. 

  

Jajang juga menegaskan jika ada perusahaan yang menghalang-halangi pekerja untuk berserikat, maka yang tertera dalam pasal 29 UU no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, perusahaan akan memperoleh denda sampai 500 juta rupiah, dan tindakan tersebut bisa dikategorikan tindak pidana kejahatan.


Dari keterangan terpisah Yudi megingatkan karyawan boleh untuk tidak menandatangani  pakta itegritas tersebut, selama tidak menggangu kinerja perusahaan boleh saja seorang karyawan untuk akfif di organisasi massa. “pakta integritas tersebut harusnya tidak melarang seorang karyawan untuk aktif berorganisasi, selama organsisasi tersebut tidak menggangu pekerjaan, justru banyak organisasi masa  yang bisa mendukung kinerja suatu perusahaan, tinggal pendekatan perusahaan mengungkapkan kepentingan nya” tungkas PNS Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tersebut.


Sampai berita ini di muat, pihak perusahaan belum memberikan klarifikasi. Kami menghubungi dengan WhatsAps dan email, namun pihak perusahaan enggan memberi hak jawabnya. (Akmal)

×
Berita Terbaru Update