-->

Notification

×

Diduga Paslon BHS-M Tunggangi Penyaluran BPNT Untuk Kampanye Pilkada

Thursday, 12 November 2020 | 15:37 WIB Last Updated 2020-11-12T08:37:52Z


Gambar: Ada Stiker Paslon BHS-M Di Dalam Kantong BPNT yang disalurkan di Kampung Balengbeung Desa Mayak Cibeber  


CIANJUR// JN: Diduga ada upaya kampanye terselubung yang dilakukan oleh oknum Pengurus E-Warung beserta Oknum Pendampiing TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Mayak Cibeber, tepatnya di RT 03/07 Kampung Balengbeung pada Kamis (12/11). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara nontunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk setiap kepala keluarga. 


"Ini jelas diduga kuat ada muatan politiknya, karena di dalam kantong plastik BPNT tersebut ada stiker Pasangan Calon Nomor urut 3, BHS-M. Apakah TKSK mengetahui bahwa ada stiker yang diselipkan di dalam bantuan tersebut?. Ini harus disikapi dan segera dilaporkan kepada Panwascam serta pihak-pihak terkait. Jika saja ada 300 KK yang berhak memperoleh bantuan, maka ada 300 stiker yang dijadikan sebagai media kampenye, ini tidak fair pastinya." ungkap tokoh masayarakat setempat TK (45) menyesalkan.


Hal senada juga dikemukakan oleh Pemerhati Sosial dan politik, Fauzi (28) yang juga mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Tjiadjur (HIMAT) Bandung Raya 2014 lalu. Ia menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang dengan sengaja melibatkan ASN, Pamong Desa, atau apapun namanya, maka harus dilaporkan ke Panwascam bahkan bisa saja dipidanakan sebagaimana amanat dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.


"Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sebaiknya semua calon Kepala Daerah patuh terhadap aturan dan perundangan yang berlaku, ini terkait dengan moralitas politik."  jelasnya menegaskan.


Jajang menambahkan bahwa di Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyakRp6.000.000,00 (enam juta rupiah). 


Hingga berita ini diturunkan, Jurnalis Media JN tengah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, akan kebenaran berita ini. (Jack)  


 

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update