-->

Notification

×

JPPR Laporkan Sekda Kab. Cianjur Yang Diduga Berpihak Kepada Paslon "Manjur"

Wednesday, 9 December 2020 | 10:23 WIB Last Updated 2020-12-09T03:24:21Z

Gambar: Pemantau Pilkada Cianjur dari Kelompok "JPPR" melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Sekda Kab. Cianjur ke Bawaslu.


Cianjur//JN - Sungguh sangat miris menyimak perhelatan Pilkada di Kab. Cianjur, pasalanya terindikasi Oknum Sekda Cianjur tidak netral dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Sekda Kab. Cianjur diduga kuat berpihak kepada salahsatau Pasangan Calon di Pilkada tahun ini. Sekda yang merupakan orang nomor satu dijajaran ASN Pemda, sangat berpotensi untuk menggiring ASN guna kepentingan politik. Jika hal ini terjadi, maka proses hukum harus ditegakan melalui pelaporan ke Bawaslu setempat. 


Hal ini tentunya "Diharamkan" dalam aturan dan perundangan. Dikutip dari cianjurpost.com dengan judul "JPPR: Sekda Cianjur Diduga Tidak Netral Dalam Pilkada 2020" JPPR melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, di Cianjur yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).


Dalam pemberitaan tersebut, Jaenal Jaelani selaku koordinator pemantauan JPPR Cianjur melaporkn kejadian tersebut kepada pihak Bawaslu selasa (8/12), dengan surat aduan bernomor 13/LP/PB/KAB/13.15/XI/202.



Laporannya tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat yang enggan disebutkan identitasnya, Ia menjelaskan bahwa telah beredar sebuah unggahan foto disalahsatu media sosial atas nama Deden Sukmayadi.


Gambar: Foto yang diduga Sekda Kab. Cianjur Cecep Almasyah menggunakan penutup mulut dengan gambar "Manjur" yang merupakan salahsatu Paslon Pilkada. 


Adapun orang dalam unggahan foto tersebut diduga merupakan salah satu pejabat pemerintah atas nama Cecep Alamsyah yang tengah memakai kemeja putih dengan sebuah syal dengan tulisan "H. Herman Suherman MANJUR MEMBANGUN CIANJUR", selain itu dalam unggahan tersebut terdapat sebuah tagline "Ti poe ayeuna, Cecep Alamsyah jadi Pelaksana Harian Sekda Cianjur, ngaganti Aban Sobandi nu MP".


Menurut pihak JPPR Hal tersebut menyalahi aturan yang mengikat tubuh aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 Ayat (2) bahwasannya “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.


Hingga berita ini diturunkan, pihak Jurnalis JN sedang berupaya melakukan konfirmasi untuk mengecek kebenaran dari pemberitaan ini. Untuk berita selengkapnya bisa dicek website cianjurpost.com. (Ed)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update