-->

Notification

×

Benarkah Ongkos Pembuatan e-KTP Mencapai 450 Ribu?

Sunday, 24 January 2021 | 18:08 WIB Last Updated 2021-01-24T12:56:39Z



Cianjur, journalnews.co.id - Pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian tidak dipungut biaya. Bahkan, bagi aparat yang masih memungut biaya diancam dengan pidana 2 tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam BAB IXA tentang Pendanaan UU perubahan atas nomor 26/2006 pasal 87A dan 87B.

Akan tetapi Undang-undang tersebut seakan isapan jempol belaka. Sejauh ini masih ditemui berbagai oknum yang memanfaatkan jasa pembuatan berkas-berkas kependudukan, hal semacam ditemui di Desa Galudra Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ketika salah seorang penduduknya yang berinisial IN hendak membuat dokumen kependudukan.

Pada beberapa waktu lalu IN berupaya membuat KTP dan KK melalui staf Desa dengan nominal mencapai Rp. 450.000. Tentu saja IN merasa keberatan, akan tetapi demi memenuhi perayaratan pembuatan rekening yang sifatnya darurat IN rela merogoh kocek. Akan tetapi kekecewaan timbul lebih besar lagi, selain harus membayar jasa pembuatan KTP melalui staf Desa KTP yang sudah jadi pun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan NIK dari KTPnya tersebut tidak valid.

"Ketika saya mau menbuat rekening  KTP dan KK,  tersebut ditolak oleh pihak Bank  kerena tidak muncul. Ternyata NIKnya belum online, Saya sangat kecewa dan menyesal" ungkapnya dengan sedih

Ketika dikonfirmasi kepada selaku staf Desa yang bersangkutan dengan inisial UM, Ia membenarkan bahwa ongkos untuk pembuatan dokumen kependudukan senilai Rp. 450.000.

"Itu pun tergantung dari tingkat kesulitannya" ucapnya diakhir pembicaraan mengenai nominal pembuatan dokumen kependudukan.

Sangat disayangkan mengenai kejadian ini, mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tanpa nominal alias gratis.

Dengan adanya hal tersebut masyarakat berharap kepada pihak yang berwenang untuk bisa bersikap tegas. Masyarakat menilai, mestinya hal tersebut tidak pernah terjadi terutama dalam kondisi ekonomi yang tengah lesu pasca Covid-19 mewabah. (Nurdin/Ateng)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update