-->

Notification

×

Dosen Tetap Non PNS Siap Bergerak Ke Jakarta Tuntut Kepastian Hukum Pada Pemerintah

Saturday, 30 January 2021 | 06:52 WIB Last Updated 2021-01-30T00:21:53Z


Dosen Tetap Non PNS Siap Bergerak Ke Jakarta Tuntut Kepastian Hukum Pada Pemerintah


Jakarta-JN: Pemerintah berencana melakukan seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK) dari kelompok guru tahun 2021. Hal ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, hal ini dinilai baik bagi masa depan pendidikan Indoensia tapi di lain pihak belum memberikan akses kesetaraan bagi profesi lain di bidang pendidikan lainya semisal dosen. Rekrutmen guru PPPK ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terutama peningkatan ketersediaan guru ASN yang selama ini dikeluhkan berbagai daerah.



Di tengah santernya berita ini, banyak pula pihak mempertanyakan kebijakan tersebut, kenapa hanya guru sementara unsur pendidikan di garda terdepan lainya selain guru, ada juga dosen. Padahal saat ini di Perguruan Tinggi Negeri baik dibawah Kemendikbud dan Kemenag maupun kementerian lain, terdapat status tenaga pendidik (dosen) tetap non PNS dengan berbagai problematika yang ada. 


Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI (IDTNPNSRI) dalam rapat konsolidasi organsiasi melalui daring jumat 29 Janauri 2021. Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI (IDTNPNSRI) adalah organisasi profesi dosen tetap PTKN dan PTN sebagai organisasi independen yang fokus pada perlindungan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan profesionalitas dosen. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DTNPNS sudah ada sejak tahun 2013 yang lalu smentara di lingkungan Kemenetrian Agama baru ada sejak tahun 2016 yang lalu.



" Lebih lanjut keberdaaan Dosen tetap non PNS di perguruan tinggi negeri berdasarkan kedudukan dan perlindungan hukumnya dengan status Dosen Tetap non Pegawai Negeri Sipil setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mendapatkan kepastian hukum.  Dalam undang-undang tersebut, pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)." Tegas Muhamad Nor Afandi dengan nada serius.




Mas Nor, demikian sapaan akrabnya, menambahkan bahwa PPPK ini adalah hal baru dalam sistem kepegawaian di Indonesia, karena menggunakan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Jika Dosen Tetap Non/ Bukan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK dibandingkan, ada persamaan mendasar sehingga Dosen Tetap Non/Bukan PNS dapat dikategorikan sebagai PPPK. 


"Harapan terhadap pemerintah, kami memperoleh kejelasan kedudukan hukum Dosen Tetap Non/Bukan PNS, serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada Dosen Tetap non PNS. Dalam jangka waktu dekat ini kami siap bergerak ke Jakarta untuk mempertegas hak-hak kami. Audiensi dan lobi kepada lembaga-lembaga terkait akan menjadi prioritas." pungkasnya mengakhiri. (Liputan: RM)


No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update