DPP IDTNPNSRI LAKUKAN RAPAT KONSOLIDASI INTERNAL TUNTUT HAK PADA PEMERINTAH TERKAIT STATUS DOSEN PNS ATAU PPPK

DPP IDTNPNSRI LAKUKAN RAPAT KONSOLIDASI INTERNAL TUNTUT HAK PADA PEMERINTAH TERKAIT STATUS DOSEN PNS ATAU PPPK

Ketua Umum DPP IDTNPNSRI: "Siap Kerahkan Seluruh Dosen Tetap Non PNS untuk Bergerak Ke Jakarta." 

JAKARTA-JournalNews.co.id: Rencana pemerintah untuk melakukan seleksi ASN PPPK dari kelompok guru tahun 2021 mendapat tanggapan dari berbagai pihak, hal ini dinilai baik bagi masa depan pendidikan Indoensia tapi di lain pihak belum memberikan akses kesetaraan bagi profesi lain di bidang pendidikan lainya semisal dosen. Rekrutmen guru PPPK ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terutama peningkatan ketersediaan guru ASN yang selama ini dikeluhkan berbagai daerah.

Di tengah santernya berita ini, banyak pula beberapa pihak mempertanyakan kebijakan ini, kenapa hanya guru sementara unsur pendidikan digarda terdepan lainya selain guru, ada juga dosen. Padahal saat ini di Perguruan Tinggi Negeri baik dibawah Kemendikbud dan Kemenag maupun kementerian lain, terdapat status tenaga pendidik (dosen) tetap non PNS dengan berbagai problematika yang ada. Hal ini ditegaskan oleh Mohammad Nor Afandi, M.Pd.I yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI (IDTNPNSRI) dalam rapat konsolidasi organsiasi melalui daring jumat 29 Janauri 2021. 

"Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI (IDTNPNSRI) adalah organisasi profesi dosen tetap PTKN dan PTN sebagai organisasi independen yang fokus pada perlindungan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan profesionalitas dosen. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DTNPNS sudah ada sejak tahun 2013 yang lalu smentara di lingkungan Kemnetrian Agama baru ada sejak tahun 2016 yang lalu." tegas Nor Afandi menuturkan. 

Lebih lanjut Mas Nor Afandi menambahkan bahwa keberdaaan Dosen tetap non PNS di perguruan tinggi negeri berdasarkan kedudukan dan perlindungan hukumnya dengan status Dosen Tetap non Pegawai Negeri Sipil setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mendapatkan kepastian hukum. Dalam undang-undang tersebut, pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK ini adalah hal baru dalam sistem kepegawaian di Indonesia, karena menggunakan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Jika Dosen Tetap Non/Bukan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK dibandingkan, ada persamaan mendasar sehingga Dosen Tetap Non/Bukan PNS dapat dikategorikan sebagai PPPK. Harapannya kejelasan kedudukan hukum Dosen Tetap Non/Bukan PNS dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada Dosen Tetap non PNS.

 

Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlaku sejak 1 Januari 2015 dan berlangsung selama 5 tahun tidak berlaku bagi CPNS dosen, tetapi diberlakukan dengan ketentuan yang sangat ketat. Munculnya pengertian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak serta merta dapat diimplementasikan dan dipahami sebagai pegawai tetap non- PNS oleh beberapa kementerian. Sebagai akibatnya, kedudukan hukum bagi pegawai tetap non-PNS menjadi tidak pasti bahkan cenderung terlanggar. Sementara, kebutuhan akan posisi, terutama dosen, di perguruan tinggi negeri (PTN/PTKN) sangat mendesak akibat moratorium CPNS. 

Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pegawai tetap non- PNS dosen maka di butuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih jelas, tegas dan lugas, mengingat fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan social engineering  yang melakukan  perubahan-perubahan  di dalam masyarakat  manakala terdapat  hal-hal  baru  melalui  cara  mengarahkan  keputusan-keputusan  pada  tujuan  yang hendak  dicapai,  dapat  dilakukan.  Bilamana  di  dalam  Undang-Undang   Aparatur  Sipil Negara belum diperoleh gambaran kedudukan hukum bagi pegawai tetap non -PNS dosen, dapat   dipergunakan   ketentuan   perundang-undangan   lainnya   yang   lebih   umum baik itu melalui Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres) ataupun Peraturan Menteri sebagai petunjuk pelaksanaannya.

 

Hal senada juga dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal DPP IDTNPNSRI, Muhtarom, M.Pd.I bahwa menurutnya  telah ada produk hukum yang secara tidak langsung mencerai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN yakni Keppres no 25 tahun 2018 tentang pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan dan Permenpan-RB no 26 tahun 2016 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian. Jika melihat adanya beberapa regulasi yang secara khusus mengatur pengangkatan PNS melalui Keppres dan Permenpan RB tentu merupakan suatu hal  yang wajar jika Ikatan Dosen Tetap Non/Bukan PNS RI juga menuntut perlakuan yang sama kepada pemerintah agar para DTBPNS di seluruh Indonesia mendapatkan  perlindungan dan kepastian Hukum dengan peningkatan status dari DTBPNS menjadi ASN PPPK.  

" Hal ini sesuai dengan norma UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yakni: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dan Pasal 28D Ayat 1 “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Secara  gramatikal,  teks ini menegaskan bahwa setiap produk undang- undang dan peraturan pemerintah di bawah UUD 1945 mesti mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Karena itu kemudian, DTN/BPNS sejatinya mesti diakui eksistensinya baik secara yuridis, ataupun secara sosial." ungkap Muhtarom dengan nada penuh semangat. 

 

Oleh karena itu dalam rapat konsolidasi tersebut, disepakati akan ada upaya-upaya strategis bagi penguatan status hokum Dosen Tetap Non PNS di Pergurun Tinggi Negeri yaitu dengan alih status Dosen Tetap Non PNS menjadi ASN PPPK. Dalam rapat yang dihadiri oleh oleh pegurus DPP dan koordinator wilayah (zona pulau)  disepakati beberapa hal terkait upaya untuk memperoleh kepastian hokum dimaksud yaitu selain mempercepat restrukturisasi pengurus pusat, pengurus wilayah sampai ke pengurus cabang tingkat kamus PTN/PTKN juga akan melakukan audiensi menyerahkan naskah akademik alih status DTNPNS menjadi ASN PPPK keberbagai pihak termasuk diantaranya DPR, KSP, Kemenpanrb, Kemendukbud, Kemenag dan kementerian lembaga terkait.

 

Adapun urgensi Alih status DTNBPNS Pada PTN dan PTKN menjadi ASN PPPK adalah :

1.          Istilah DTNPNS/DTBPNS tidak diatur di dalam undang-undang, namun diatur dalam peraturan yang lebih rendah. Rekrutmen DTN/BPNS merupakan langkah yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah melalui Kemendikbud (Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta) dan Kementerian Agama (PMA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang  Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta) untuk menutupi kekurangan jumlah tenaga dosen pada PTN dan PTKN yang disebabkan distribusi formasi dosen yang tidak seimbang pada seleksi CPNS sebelumnya dan moratorium PNS.

2.          Pengangkatan DTBPNS pada PTN dan PTKN menjadi ASN PPPK merupakan langkah menguntungkan pemerintah hal ini dikarenakan :

a.    Formasi Dosen ASN PPPK yang diangkat dari DTN/BPNS adalah tenaga dosen berkualitas yang direkrut melalui mekanisme yang resmi, profesional, kredibel dan akuntabel berdasarkan peraturan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk teknis dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Dirjen Dikti Kemendikbud, bahkan beberapa institusi melakukan rekrutmen dengan skema serupa dengan tes cpns (CAT, Psikotes, TKB dan wawancara dengan pihak kementerian).

b.    Pengangkatan ASN PPPK dari DTN/BPNS merupakan bentuk efisiensi anggaran. Karena sebagaimana kita ketahui perekrutan CPNS maupun PPPK melalui formasi reguler akan membutuhkan biaya yang besar, mulai dari pembentukan panitia, pengusulan formasi hingga pelaksanaan tes dilakukan. Proses tersebut dapat disederhanakan melalui pengangkatan otomatis atau peningkatan status kepegawaian DTBPNS menjadi ASN PPPK yakni melalui Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun dasar hukum lainya misalnya Kepres.Perpres atau Peraturan Menteri.

c.    DTN/BPNS merupakan tenaga dosen yang selama ini telah dinaungi, dibina, dan difasilitasi oleh Negara melalui Kemenristekdikti dan Kementerian Agama, sehingga apabila ketidakpastian hukum tentang status DTN/BPNS terus berlanjut (klausul mengenai masa kerja) yang berimplikasi pada mudahnya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, maka akan mengakibatkan anggaran yang selama ini digunakan oleh pemerintah untuk membina dan memfasilitasi DTNPNS akan sia-sia.

d.    DTN/BPNS telah memiliki pengalaman dan mengenal institusi dengan baik, sehingga institusi tidak perlu masa peralihan disebabkan perekrutan dosen baru yang tentu saja membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

e.    DTN/BPNS telah memiliki pengalaman akademik ditandai dengan kepemilikan NIDN, SK Jabatan Fungsional, Inpasing, dan sebagian Sertfikasi Dosen sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan terkait profesi dosen yang selama ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas akademik terutama telah dihitung dalam rasio dosen dan mahasiswa dalam penilaian akreditas BANPT.

 

Diakhir rapat mengemuka juga wacana untuk dosen tetap non PNS Perguruan Tinggi Negeri melakukan serangkaian agenda ke Jakarta menemui kementerian dan lembaga secara bersama-sama. Namun demikian tetap mempertimbangkan kondisi saat ini yang masih berada pada masa pandemi. (Li[utan: RM)