-->

Notification

×

TIDAK MAU BERIKAN SURAT TOLAKAN: ASIA FINANCE LANGGAR ATURAN OJK

Wednesday, 6 January 2021 | 15:56 WIB Last Updated 2021-01-06T08:56:53Z


Tasikmalaya, journalnews.co.id - PT Artha Asia Finance (5/01) tidak mau memberikan surat tolakan kepada calon nasabah bernama Asep Rijal Ahmad (27 th) yang jelas merupakan calon nasabah  di tolak  oleh Asia Finance yang di survey pada bukan Juni 2019. Awalnya Asep telah menyerahkan uang DP kepada saudara Apip 18 Juta (06/19),


Foto: Asep tengah meminta Asia Finance bikin surat Tolakan untuk mengambil Dp di Dealer


"Saya menyerahkan uang 18 juta kepada saudara Apip sebagai sales Dahana , dari 18 juta, 16 juta sudah kembali, namun dua juta masih di dasana, tapi saat mau di ambil uang dua juta harus ada surat tolakan dari Asia." Ujar Asep.

Asep yang merupakan warga Cisurupan Garut, sengaja pergi ke Tasikmalaya karena Kantor Asia Finance Garut telah tutup.

"Awalnya saya mencari sales dahana bernama Apip, namun dia sudah tidak di dahana, Padahal uang kwitansi dua juta sudah diserahkan ke  Dahana pada awal 2020. Namun uang tersebut tidak bisa diambil sebelum ada surst tolakan dari Asia Finance" ujar Asep.

"Saya mencari kantor Asia Finance Garut, tapi tutup. Akhirnya saya pergi ke Tasikmalaya" Lanjutnya. "Di kantor Asia Finance Tasik, saya tidak  diberikan surat tolakan, 

Menurut Herdi , Senior Sales PT Dahana Berlian Motor Garut atau yang berubah menjadi PT Dipo Garut membenarkan .

"Bahwa benar, ada kwitansi atas nama Asep Rizal Achmad untuk DP pembelian Fe 71 di Dahana, Namun uang tersebut bisa dikembalikan jika ada surat tolakan dari Asia Finance, karena menurut SPK disurvey oleh petugaa Asia Finance." Ujar Herdi.

Ketika dikonfirmasi kepada GM Asia Finance Yudi Wahyudi, dia enggan berkomentar perihal surat tolakan dan tutupnya kantor Asia Garut.

Berdasarkan Pasal 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, telah diatur ketentuan sebagai berikut:
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. (JR)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update