DPP IDTNPNSRI Akan Lakukan Audiensi Hingga Aksi di Bunderan HI Demi Sampaikan Aspirasi

Gambar: Ketua Umum DPP IDTNPNS-RI Mohammad Nor Afandi, M.Pd.I

DPP IDTNPNSRI Akan Lakukan Audiensi Hingga Aksi di Bunderan HI Demi Sampaikan Aspirasi Dosen Tetap Non PNS Seluruh Indonesia 

Jakarta, journalnews.co.id: Demi tersampaikannya aspirasi Dosen tetap Non PNS yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI (IDTNPNSRI) perihal pengangkatan Dosen BLU menjadi Dosen PPPK, seluruh DTNPNS siap beruadisensi hingga aksi longmarch di Bunderah Hotel Indonesia Jakarta. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Ketua Umum DPP IDTNPNSRI, Mohammad Nor Afandi, M.Pd.I belum lama ini.

"Kami siap melakukan apapun demi tercapainya tuntutan kami terhadap pemerintah pusat, yakni diangkatnya Dosen BLU menjadi Dosen PPPK. Tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi. Mulai dari audiensi hingga akdi di Bunderan HI Jakarta kami siap. Rekan kami Dosen Tetap Non PNS di seluruh Indoensia juga siap bergabung dan menjadi bagian dari perjuangan kami. Sebagai langkah awal pembuktian keseriusan kami ini, besok terhitung 11-13 Februari kami akan safari aspirasi kepada DPR RI, Kemndikbud, dan juga Kemenag Pusat. Mohon doa dan kerjasamanya dari rekan-rekan semuanya, ini baru awal dari perjuangan yang akan terus kita lakukan." tutur Nor Afandi menegaskan.

Iapun melanjutkan bahwa DPP akan terus konsisten dengn tuntutannya, karena hal ini selaras dengan peraturan dan perundangan yang menjadi legalitas formal yuridis Dosen BLU bertransformasi menjadi  Dosen PPPK. Semuanya termaktub dalam naskah akademik yang telah disusun oleh DPP sebanyak 55 halaman kurang lebih. Adapun secara garis besar yang menjadi tuntutan nya adalah sebagai berikut: 

Adapun urgensi Alih status DTNBPNS Pada PTN dan PTKN menjadi ASN PPPK adalah :                                                                                                                                                      

a. Istilah DTNPNS/DTBPNS tidak diatur di dalam undang-undang, namun diatur dalam peraturan yang lebih rendah. Rekrutmen DTN/BPNS merupakan langkah yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah melalui Kemendikbud (Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta) dan Kementerian Agama (PMA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta) untuk menutupi kekurangan jumlah tenaga dosen pada PTN dan PTKN yang disebabkan distribusi formasi dosen yang tidak seimbang pada seleksi CPNS sebelumnya dan moratorium PNS.

 

b.  Pengangkatan DTBPNS pada PTN dan PTKN menjadi ASN PPPK merupakan langkah menguntungkan pemerintah hal ini dikarenakan : Formasi Dosen ASN PPPK yang diangkat dari DTN/BPNS adalah tenaga dosen berkualitas yang direkrut melalui mekanisme yang resmi, profesional, kredibel dan akuntabel berdasarkan peraturan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk teknis dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Dirjen Dikti Kemendikbud, bahkan beberapa institusi melakukan rekrutmen dengan skema serupa dengan tes cpns (CAT, Psikotes, TKB dan wawancara dengan pihak kementerian).

 

c. Pengangkatan ASN PPPK dari DTN/BPNS merupakan bentuk efisiensi anggaran. Karena sebagaimana kita ketahui perekrutan CPNS maupun PPPK melalui formasi reguler akan membutuhkan biaya yang besar, mulai dari pembentukan panitia, pengusulan formasi hingga pelaksanaan tes dilakukan. Proses tersebut dapat disederhanakan melalui pengangkatan otomatis atau peningkatan status kepegawaian DTBPNS menjadi ASN PPPK yakni melalui Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun dasar hukum lainya misalnya Kepres.Perpres atau Peraturan Menteri.

 

d. DTN/BPNS merupakan tenaga dosen yang selama ini telah dinaungi, dibina, dan difasilitasi oleh Negara melalui Kemenristekdikti dan Kementerian Agama, sehingga apabila ketidakpastian hukum tentang status DTN/BPNS terus berlanjut (klausul mengenai masa kerja) yang berimplikasi pada mudahnya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, maka akan mengakibatkan anggaran yang selama ini digunakan oleh pemerintah untuk membina dan memfasilitasi DTNPNS akan sia-sia.

 

e. DTN/BPNS telah memiliki pengalaman dan mengenal institusi dengan baik, sehingga institusi tidak perlu masa peralihan disebabkan perekrutan dosen baru yang tentu saja membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

 

f. DTN/BPNS telah memiliki pengalaman akademik ditandai dengan kepemilikan NIDN, SK Jabatan Fungsional, Inpasing, dan sebagian Sertfikasi Dosen sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan terkait profesi dosen yang selama ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas akademik terutama telah dihitung dalam rasio dosen dan mahasiswa dalam penilaian akreditas BANPT.

 

Demikian pungkasnya mengakhiri perbincangan Jurnalis JN dengan Ketum DPP IDTNPNSRI, Mohammad Nor Afandi. (RM)