-->

Notification

×

PJS, PLT, DAN PLH: SERUPA TAPI TAK SAMA

Thursday, 18 February 2021 | 23:47 WIB Last Updated 2021-02-18T16:47:50Z


Pilkada Kabupaten Sukabumi Sudah Usai Masyarakat Masih Di Bingungkan Dengan Pengertian PJS, PLT dan PLH, Berikut Adalah Penjelasannya


Kab-Sukabumi, journalnews.co.id - Dalam sebuah kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati Sukabumi, karena Bupati Petahana Bapak Marwan Hamami dan Wakil Bupati Petahana Bapak Adjo Sardjono sama sama maju kembali dalam ajang pemilihan bupati sukabumi serta harus cuti untuk mengikuti kampanye. maka terjadi kekosongan jabatan bupati itu, hal ini akan menjadi sebuah hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi, maka dari itu untuk menghindari kekosongan kepemimpinan maka diangkatlah seorang untuk mengganti sementara jabatan bupati sukabumi. Setelah masa kampanye selesai Bupati Petahana Bapak Marwan Hamami dan Wakil Bupati Petahana Bapak Adjo Sardjono menjabat kembali sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Namun serah terima jabatan Bupati kemarin (17-2-2021) diterima oleh PLH. Bupati Sukabumi, kenapa demikian ?

Dalam pergantian kepemimpinan itu ada beberapa istilah yang mungkin belum diketahui oleh Publik pada umumnya, seperti apa sih sebutan untuk orang yang menggantikan posisi bupati ketka berhalangan hadir? Apakah PJ, PLT, PLH, atau PJS?
Pertama, kita akan menjawab apasih itu PLT, PLT atau Pelaksana Tugas adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Dasar Hukum Pelaksana Tugas itu mengacu kepada Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang kepala daerah berhalangan sementara atau sedang menjalani masa penahanan berarti wakil kepala daerah lah yang diangkat menjadi PLT kepala Daerah, karena otoritas kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah sama, dan harus diingat kepala dan wakil kepala daerah merupakan hasil dari proses politik.
Kedua, kita akan menjawab apa itu PJS, Penanggung Jawab Sementara (PJS) adalah Definisi penjabat sementara (Pjs) kepala daerah terdapat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 1 Tahun 2018). Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kedudukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Dalam Negeri kemudian merevisi ketentuan cuti kampanye kepala daerah tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
Dalam perubahan ketentuan tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah membuka ruang bahwasannya penjabat sementara (Pjs) kepala daerah provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah provinsi saja sebagaimana sebelumnya. Selain itu, nomenklatur istilah pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti selama kepala daerah petahana melaksanakan cuti kampanye diganti menjadi penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Penggantian nomenklatur tersebut dilakukan mengingat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah seharusnya hanya dapat diisi oleh wakil kepala daerah karena kedudukannya yang sejajar dengan kepala daerah dan dipilih oleh rakyat melalui proses politik dalam pemilihan kepala daerah
Ketiga, kita akan membahas apa itu PLH? Pelaksana Harian Atau PLH adalah sebuah sebuah jabatan untuk mengisi kekosongan kursi Bupati karena masa Jabatan Bupati tersebut telah habis, dan sambil menunggu Pelantikan Bupati terpilih dari hasil Pemilihan Bupati itu sendiri. Biasanya PLH itu diisi oleh Seorang Sekretaris Daerah, dan masa Jabatannya hingga Bupati terpilih tersebut dilantik. Menurut Pasal 6 ayat 2 huruf g UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan "menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan" dengan kata lain PLH sendiri ditunjuk oleh Bupati langsung
Selama masa Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi, setidaknya Sukabumi mengalami beberapa kali penyerahan kepemimpinan diantaranya:
1. Penyerahan kepemimpinan antara Bupati Sukabumi Marwan Hamami kepada R Gani sebagai PJS Bupati Sukabumi, karena marwan Hamami cuti untuk mengikuti kampanye.
2. Penyerahan kepemimpinan antara PJS Bupati sukabumi bapak R Gani kepada, Bupati Sukabumi Marwan Hamami karena telah selesai menjalankan cuti kampanye.
3. Penyerahan kepemimpinan antara Bupati Sukabumi Marwan Hamami kepada PLH Bupati Sukabumi Bapak Zainul, karena masa jabatan Bupati Sukabumi telah habis dan belum selesainya sengketa hasil pilkada daerah lain oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunggu pelantikan Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. (Irwan)

No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update