-->

Notification

×

Menelaah Isu Penghentian Dana Hibah dan Bansos, Benarkah Pemprov Jabar Bangkrut?

Monday, 31 May 2021 | 20:07 WIB Last Updated 2021-05-31T13:42:21Z


"Benarkah Pemprov Jabar Bangkrut, Di Tengah Isu Penghentian Dana Hibah dan Bantuan Sosial."

Oleh: Dr.H. Dudy Imanuddin, M.Ag*


OPINI, journalnews.co.id: Beredarnya draf surat edaran mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan pencairan belanja daerah pada APBD 2021 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke sebagian kecil kalangan telah menjadi sorotan sebagian pengamat, diantaranya dari Ketua Presidium Jejaring Masyarakat Institut Indonesia (JMII) Cecep Zafar Sofyan.

JMII sangat mengapresiasi jika surat tersebut diterbitkan karena pihaknya mendorong Pemprov Jabar menghentikan atau mengkaji ulang pemberian dana hibah atau bansos. Bahkan JMII mengatakan dalam sebuah laman media online jabar.tribunnews.com tertanggal 30 Mei 2021,  sebaiknya konsep surat edaran tersebut direvisi kembali dan fokus terhadap penghentian pencairan belanja dana hibah 2021 saja. Sebab, katanya, dana operasional sangat dibutuhkan untuk pembangunan di tengah pandemi ini. JMII menyarankan Surat Edaran Sekda Jabar ini fokus pada penghentian pencairan belanja hibah dan bantuan sosial 2021. Atau minimal mengkaji ulang pemberian hibah dan bansos. Pengurangan hibah dan bansos ini bisa mengurangi defisit anggaran.

Draf surat edaran mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan pencairan belanja daerah pada APBD 2021 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan komentar dari JMII sepertinya memiliki kelemahan jika hanya fokus pada penghentian pencairan belanja hibah dan bantuan sosial. Sebab kalau melihat Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu (refocussing), Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD justru lebih mengarah pada tiga prioritas  penyesuaian alokasi untuk; 1) penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19; 2) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah, dan 3) penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19.

Refocusing yang tertuang dalam Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 jelas mengisyaratkan adanya domain prioritas belanja dana hibah dan bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Belanja hibah dan bantuan sosial ini sebagai bentuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net dan penanganan dampak ekonomi masa pandemi Covid 19. 

Kalaupun ada catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai pemberian hibah dan bansos pada 2020, dan meminta Pemprov Jabar untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian hibah dan bansos yang masih bermasalah pada data penerimanya. Bukan berarti harus dihentikan. Akan tetapi catatan dari BPK RI itu harus menjadi pemicu Pemprov Jabar untuk meningkatkan akuntabilitas dan mekanisme kontrol kepada penerima hibah dan bantuan sosial tersebut. 

Pernyataan tentang “data penerima hibah dan bantuan sosial itu sulit dikontrol”, sebagaimana yang dipaparkan di media online jabar.tribunnews.com tertanggal 30 Mei 2021 dengan headline “Draf Penghentian Belanja Operasional Pemprov Jabar Beredar, Pengamat: Jangan Sampai Disebut Bangkrut” akan merusak citra Pemrov Jabar. 

Pernyataan tentang data penerima hibah dan bantuan sosial itu sulit dikontrol, secara tidak langsung menunjukkan tidak profesionalnya Pemrov Jabar dalam merencanakan, mengelola dan medistribusikan belanja hibah dan bantuan sosial selama ini. Bisa jadi persepsi masyarakat terhadap Pemprov Jabar bukan bangkrut dana operasional, akan tetapi bangkrut moralitas dalam masalah pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Berarti kalau tidak bangkrut maka sebenarrnya bukan dihentikan belanja  hibah dan bantuan sosial pada tahun 2021. Akan tetapi lebih pas adalah melakukan peninjauan ulang model dan mekanisme belanja hibah serta bantuan sosial.

Modelnya bisa jadi pada tahun 2021 lebih diarahkan pada hibah dan bantuan sosial produktif yang berkorelasi dengan dampak ekonomi masyarakat dan penyediaan jaring pengamanan sosial di masa pandemi Covid 19. Artinya model hibah atau bansos yang mengarah para program peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha penerima bantuan. Semisal kalau penerimanya adalah kelompok atau organisasi maka program ajuannya harus berfokus pada peningkatan kapasitas usaha lembaga atau anggotanya, penguatan usaha koperasi organisasi yang bisa berdampak kepada para anggotanya, pelatihan kewirausahaan serta penguatan kapasitas permodalan usaha masyarakat binaan, pengiatan ekonomi desa binaannya dan lain-lainnnya. Model produktif ini akan lebih berdaya manfaat besar kepada masyarakat terkena dampak pandemi Covid 19 dibandingkan dengan bantuan hibah atau bantuan sosial yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seremonial, semisal pelantikan organisasi, seminar, diklat tanpa output yang jelas, rapat kerja, musyawarah tahunan, kordinasi kerja daearah, dan lain-lainnya.

Tentu, perubahan model belanja hibah dan bantuan sosial inipun perlu diikuti oleh perbaiki mekanismenya,  mulai dari administrasi, verifikasi pengaju, uji petik secara ketat dari calon-calon penerima, adanya pengawasan atau pendampingan program/kegiatan penerima sampai tuntas,  dan sampai cek validitas laporan program/kegiatan penerima hibah dan bantuan sosial. Tentu, walaupun sudah diperbaiki mekanismenya kemungkinan akan ada saja peluang kesalahan. Oleh karena itu, jika dikemudian hari ditemukan bentuik penyelewengan maka dengan adanya pengawasan yang melekat bagi penerima hibah dan bantuan sosial bisa secepatnya dilaporkan ke pihak berwajib atau ditindak cepat secara hukum. Dan tentu untuk hal ini , akan tergantung kepada kesadaran pemangku kebijakan, pengelola dari unsur Pemprov dan penerima atau masyarakat secara langsung.

Tahun 2021 tanpa harus ada kejadian menghentikan atau menunda bantuan hibah dan bantuan sosial dan hanya fokus kepada dana operasional dan modal pemerintah karena khawatir disebut bangkrut. Pun lagi-lagi kejadian menghentikan seluruh pencairan dana hibah 2021 karena disinyalir dalam proses penganggarannya sarat dengan persoalan, dari mulai manipulasi, ketidakpatutan dan ketidakwajaran yang mengemuka, sehingga kalau dipaksakan dicairkan akan berimplikasi hukum sebagaimana yang dipaparkan JMII di media online jabar.tribunnews.com tertanggal 30 Mei 2021, bukanlah alasan yang tepat karena masih dalam tahap praduga belum ada bukti yang valid. Justru jika dihentikan maka akan mencoreng muka Pemprov Jabar sendiri karena mengisyaratkan adanya tindakan tidak profesional dalam hal pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Yang paling penting juga harus dipikirkan menegani terus dilanjutkannya bantuan hibah dan bantuan sosial di tahun 2021 karena sepertinya Pemprov Jabar pun masih memperhitungkan potensi pajak dan retribusi daerah. Bahkan sepertinya, penerimaan hibah Pemda Jabar dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih dijalankan dan tidak dihentikan.

Solusi terbaik bukan menghentikan pencairan hibah dan bantuan sosial tahun 2025. Akan tetapi, “melakukan perubahan model hibah dan bantuan sosial yang tadinya lebih domain pada program-program non-produktif dan bersolusi katarsis (hanya stimulan sekejap), di tahun 2021 diarahkan kepada model hibah dan bantuan sosial produktif yang memandirikan, memberdayakan dan sustainable. Plus ditambah perbaikan mekanisme bantuan hibah dan bantuan sosial yang lebih selektif, terukur, adil dan adanya pengawasan melekat. Nah dalam konteks pengawasan melekat jika diperlukan lembaga independen atau profesionalis maka JMII atau lainnya sepertinya boleh mengajukan sebagai lembaga pengawal hibah dan bantuan sosial supaya tepat sasaran dan berkeadilan. Akhiran, bertepatan dengan 1 Juni 2021 sebagai hari Pancasila. “Semoga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” semakin terasa dan hidup. (*Penulis: Dudy "Hening" Imanuddin adalah Pengamat dan Penggiat Empati Sosial Jabar) 

 

No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update