-->

Notification

×

Dana Banpol Prov. Banten Terindikasi Tidak Tepat Sasaran

Saturday, 26 June 2021 | 00:47 WIB Last Updated 2021-06-25T18:17:12Z

Banpol Prov. Banten Terindikasi Tidak Tepat Sasaran

Oleh: Gustian Irwansyah (Wakil Ketua Umum PP HAMAS/ Himpunan Mahasiswa Serang) Periode 2019-2021.


OPINI, journalnews.co.id: Kita ketahui bersama bahwa Negara kita menggunakan system demokrasi dalam proses Pemilihan Umum untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.P


Padapelaksanaan demokrasi ini tentunya tidak terlepas dari peran penting partai politik untuk memberikan kontribusi terhadap Negara agar dapat merekomendasikan kader untuk menjadi bagian dari unsur kenegaraan yang memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat Banten khususnya, serta partai politik bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat agar dapat memahami tentang mekanisme berpolitik sehingga masyarakat tidak antipasti terhadap “politik demokrasi” yang juga akan menciptakan peningkatan antusisasme pada saat proses pemilihan umum berlangsung. Dengan demikian partai politik diberikan amanah bantuan anggaran baik dari tingkat Nasional melalui APBN maupun tingkat Provinsi melalui APBD Provinsi. 


Pada kajian kami dari Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (PP-HAMAS) Provinsi Banten terkait Bantuan Dana Partai Politik (Banpol) di Badan Kesbangpol Provinsi Banten Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2019 - 2020 yang disalurkan kepada masing-masing partai untuk melakukan kegiatan prioritas yaitu pendidikan politik terhadap masyarakat awam.PTentunyaanggaran yang di alokasikan untuk Banpol ini harus tepat sasaran untuk dilakukan kegiatan pendidikan politik yang memang menjadi kewajiban bagi setiap partai politik sesuai ketentuan yang termaktub dalam Permendagri No 36 Tahun 2018 yang mengatur tentang mekanisme penggunaan anggaran bantuan partai politik. 


Yang menjadi sorotan bagi kami dari PP HAMAS Banten bahwa diduga hampir semua partai politik yang mendapatkan banpol tidak melaksanakan penggunaan anggaran Banpol sebagaimana mestinya. Mengingat hasil advokasi dilapangan sejauh ini bahwa Tim Advokasi HAMAS tidak pernah menemukan kegiatan pendidikan politik terhadap masyarakat.

 

Oleh karena itu kami dari PP HAMAS akan meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten untuk melakukan Pemeriksaan secara uji petik audit terhadap LPJ setiap partai politik tingkat Provinsi Banten yang telah diserahkan kepada kesbangpol untuk membuktikan fakta dilapangan perihal kegiatan pendidikan politik. (Febri)

 

 

No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update