-->

Notification

×

Aliansi BEM Bersama Masyarakat Sukabumi Gugat Kebijakan Perpanjangan PPKM

Saturday, 24 July 2021 | 20:10 WIB Last Updated 2021-07-24T13:10:32Z
Gambar: Situasi di Kota Sukabumi saat Akiansi BEM Sukabumi bersama masyarakat menggugat kebijakan perpanjangan PPKM.


Sukabumi, journalnews.co.id - Masyarakat dan mahasiswa se-Sukabumi menggugat kepada Pemerintah terkait dengan kebijakan Penerapan PPKM yang diperpanjang. 

Dalam gugatan ini BEM di seluruh Sukabumi yang menggandeng masyarakat untuk terus mengawal dan mengawasi kebijakan PPKM yang sudah diputuskan di perpanjang sampai tanggal 25 Juli mendatang.

"Kami Aliansi BEM Se-sukabumi bersama Masyarakat Sukabumi memutuskan untuk terus mengawal dan mengawasi Kebijakan PPKM yang sudah diputuskan untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli 2021,

"Meskipun Pemerintah memeperpanjang pemberlakuan PPKM ini dan melonggarkan kebijakannya kepada msyarakat yang terdampak. Akan tetapi Kami ABSI akan mengawal kebijakan yang diterapkan oleh Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi" ungkap salahsatu Ketua BEM kepada awak media pada Sabtu (24/7/21).

Dalam penuturannya lebih lanjut, gugatan ini  sesuai dengan Intruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 yang menyatakan 'Bahwa pemerintah pusat akan memberlakukan pelonggaran waktu kepada para masyarakat terdampak selama PPKM darurat 03-20 juli 2021.

"Maka dari para pedagang kaki lima dan para terdampak dibolehkan lagi untuk melaksanakan aktivitas jualannya, akan tetapi hasil Konferensi Pers Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2021, bahwa itu di kembalikan lagi kepada Pemerintah Daerahnya" jelasnya.

Menurutnya juga terkait hal tersebut, Aliansi BEM Sukabumi bersedia membersamai perjuangan masyarakat Sukabumi dalam mengawal kebijakan Daerah Sukabumi tentang penerapan PPKM Level 3 dan 4 kepada para terdampak agar bisa kembali berdagang seperti semula meskipun dengan Protokol Kesehatan yang ketat.

"Jika Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Forkopimda tidak mengizinkan yang terdampak untuk kembali aktivitasnya dan kebijakan tersebut harus sesuai dengan undang-Undang Nomer 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan" tuturnya.

Oleh karena itu Aliansi BEM Se–Sukabumi bersama Masyarakat dengan ini menyatakan Sikap Kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi yang diantaranya:

1. Menuntut Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk menyegerakan pelonggaran waktu kepada pedagang kaki lima supaya bisa berdagang kembali dengan Protokol Kesehatan, serta melonggarkan mobilitas masyarakat, supaya sarana transportasi Online maupun konvensional bisa beroperasi kembali sesuai dengan Intruksi Mendagri No 22 Tahun 2021

2. Satga Covid-19 Kota dan Kabupaten Sukabumi Harus Mengevaluasi penanganan Covid-19, Karena selama PPKM berlangsung kasus covid-19 semakin meningkat dan tidak mengalami penurunan. Nyatanya masyarakat sudah memenuhi segala aturan yang sudah ditetapkan.

3. Mendesak Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk segera menyelesaikan proses finalisasi data bantuan dana sosial dan segera mendistribusikan bantuan tersebut secara cepat, tepat sasaran dan merata!

4. Jika PPKM Level 3 dan 4 yang diberlakukan di Kota dan Kabupaten Sukabumi tetap mengalami perpanjangan waktu tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi beserta Pimpinan Daerah lainnya wajib memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Sesuai dengan UU Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

5. Mendesak aparat Keamanan untuk tidak bersikap keras dan bertindak kasar kepada masyarakat dalam upaya penertiban dan pengamanan selama diterapkannya Kebijakan PPKM Level 3 dan 4 yang sedang berlangsung!

Dengan pernyataan tersebut, Aliansi BEM se-Sukabumi dan masyarakat perintah dapat bertanggung jawab serta meninjau kembali segala bentuk kebijakan baik yang sudah diterapkan maupun yang tengah dirancang. (Pemil)

No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update