-->

Notification

×

Selain Dugaan Tindak Pungli Seorang Kades, Polisi Juga Dalami Perkara Kepemilikan Senpi dan Curanmor

Thursday, 1 July 2021 | 12:00 WIB Last Updated 2021-07-01T05:00:26Z


Bengkayang, journalnews.co.id - Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang menggelar press release terkait kasus yang ditangani di wilayah hukum Polres Bengkayang selama satu semester 2021, pada Rabu (30/6/21).
 
Setidaknya ada beberapa perkara telah ditangani. Diantaranya perkara tindak pidana pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, senjata api (senpi) rakitan, dan tindak pidana pencutian bermotor (curanmor).

Memimpin jalannya press release, Waka Polres Bengkayang, Kompol Amin Siddiq yang didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Bengkayang mengungkapkan bahwa dari tiga kasus tersebut, satu kasus yang paling mencuat dan tengah ditangani melalui Sat Reskrim adalah praktek pungutan liar atau pungli. Dirinya mengungkapkan prakter pungli ini dilakukan oleh salah satu oknum kades di Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.

“Praktek Pungli tersebut sudah mulai  berjalan di tahun 2020, dengan jumlah korban delapan orang,” ucapnya.
 
“Kami saat ini tengah menangani atau melakukan penyidikan dugaan  pungli yang di lakukan oleh salah satu oknum kades berinisial J, di kecamatan Sungai Betung. Dimana dalam prakteknya, yang bersangkutan (J) meminta sejumlah uang kepada warga,” timpalnya.

Siddiq mengatakan, uang yang diminta oleh oknum Kades tersebut diminta dengan dalih untuk alas meja sebesar 300 ribu rupiah. Selain itu, yang bersangkutan juga diketahui meminta pungutan biaya untuk pembuatan surat ijin atau keterangan usaha dengan  nilai bervariasi mulai dari 5 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah.

“Modus dari oknum kades meminta uang kepada masyarakat ialah untuk alas meja. Hal tersebut diminta ketika ada masyarakat yang melaporkan permasalahan di kantor desa dan meminta pihak desa memediasi persoalan tersebut,” terangnya.

“Sebelum di mediasi yang bersangkutan (oknum kades) meminta uang alas meja kepada warga atau korban sebesar Rp300ribu rupiah. Selain itu juga, setiap masyarakat yang mengajukan surat keterangan usaha, yang bersangkutan meminta uang dengan jumlah bervariasi,” tambahnya.

Wakapolres menuturkan sebelum kasus ini berlanjut (masuk dalam tahap penyelidikan), pihaknya telah melakukan upaya-upaya seperti mediasi antara kades dana warga yang telah menjadi korban atas kasus tersebut. Akan tetapi, dari mediasi yang telah dilakukan, tak menemui kesepakatan untuk berdamai.

“Secara nilai memang tidaklah besar, namun kami sudah melakukan upaya-upaya agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau Restorative justice. Kami juga sudah melibatkan forkopimcam yang ada di kecamatan Sungai Betung, Kapolsek, tokoh masyarakat, tokoh adat,  namun tidak mendapatkan kesepakatan,” paparnya. (Lbn).

No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update