Afrilia Yufi Keluhkan Izasahnya Sudah 6 Tahun Masih di Tahan

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Afrilia Yufi Keluhkan Izasahnya Sudah 6 Tahun Masih di Tahan

February 2, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}


Foto:Dok/ Wadira


CIREBON -  Pengakuan mengejutkan Afrilia Yufi Yuandhitra (24) warga Blok Cikaranti RT 01 RW 03 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Hampir selama kurang lebih 6 tahun lamanya Ijazahanya diduga tertahan lantaran belum membayar aneka tunggakan sebesar 1 juta rupiah, diketahui Afrilia pernah bersekolah di SMK 1 PGRI Palimanan dan lulus pada 2013 silam, Sabtu siang (2/2/2019).


Kendati demikian, hal itu menjadi pengalaman pahit yang dimilikinya, pasalnya ijazahnya masih belum juga didapat selama 6 tahun semenjak Afrilia lulus sekolah.


Berdasarkan informasi yang didapat, terakhir kali Afrilia mencicil aneka tunggakan sekolah sebesar 3.25 ribu rupiah pada (29/10/2018) lalu dan masih menyisahkan aneka tunggakan sebesar 1 juta rupiah.


Sementara itu, Afrilia menceritakan kisah pilunya terkait dugaan penahanan ijazah yang dialaminya, baginya sampai saat ini belum juga didapat ijazahnya lantaran belum membayar aneka tungakan. 


"Soalnya waktu itu, ada tunggakan SPP sebesar 1 juta rupiah," ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (2/2/2019).


Dia pun menambahkan saat itu pernah mencicil aneka tunggakan kurang lebih 3.25 ribu rupiah. "Waktu kemarin (29/10/2018) lalu, sudah mencicil sebesar 3.25 ribuan sih," terangnya.


Ia pun menceritakan pengalaman kerjanya sebagai TKW diluar negeri dengan menggunakan ijazah SMP yang dimilikinya. "Pernah kerja diluar negeri, pakai ijazah SMP karena ijazah SMK-nya tidak ada," terangnya saat menceritakan hal itu.


Menurutnya, saat mau mengambil ijazah miliknya aneka tunggakan tersebut harus dicicil atau dibayar. 


"Katanya harus ada pemasukan berapa-berapa, tadinya sih minta 500 ribu sedangkan keadaan saya tidak ada uangnya. Minta toleransi 300 ribu atau berapa tadinya sih tidak boleh," tuturnya sambil menceritakan keluh kesahnya.


"Cuma sayangya minta tolong, kalau sudah kerja, sudah mendapat penghasilan baru dicicil begitu," imbuh Afrilia saat menceritakan saat itu.


Menurutnya, saat dirinya mencicil aneka tunggakan tersebut bahwa dirinya sudah melakukan cap tiga jari. "Waktu itu sekalian cap tiga jari soalnya waktu kelulusan, sayanya langsung proses berangkat kerja," terang Afrilia.


"Saat ini ijazahnya belum diambil, pada tahun 2013 lalu," sambungnya.


Ia berharap agar ijazah miliknya yang tertahan selama 6 tahun segera dapat diambil. "Kepengenya bisa diambil (ijazah), cuma keadaan keuangan belum ada dan tidak mampu. Saya nggak pernah memakai SKTM," tutup Afrilia akhiri perbincangannya.


Seperti diberitakan sebelumnya (22/1/2019) Ditempat terpisah, Wakasek Bidang Humas Kardi menjelaskan terkait hal itu, hanya bagian Tata Usaha (TU) yang lebih mengenal secara detail.


"Cuma saya simpulkan anak tersebut sudah cap tiga jari belum,” katanya saat dikonfirmasi awak media, Selasa siang lalu (22/1/2019).


Dia pun kembali menjelaskan, jika anak tersebut sudah melakukan cap tiga jari maka terkait hal itu berhubungan dengan Kepala Sekolah. “Pimpinan disinikan Kepala Sekolah, jangan-jangan posisinya masih dibawah antara TU dengan siswa,” katanya.


“Punten saya sendiri tidak tahu, Kepala Sekolah pun tidak tahu,” sambungnya.


Pihaknya akan membantu terkait permasalahan ekonomi orang tua siswa tersebut. “Tinggal begini saja, orang tuanya hubungin Kepala Sekolah yang mempunyai kewenangan,” jelasnya.


“Nanti ujung-ujungnya minta kebijakan, kalau saya tidak bisa karena saya hanya sebagai pelaksana. Saya hanya menanyakan kembali anak itu sudah cap tiga jari belum,” imbuhnya.


Diapun kembali menjelaskan, jika anak tersebut sudah melakukan cap tiga jari maka ijazahnya akan dikembalikan.


“Intinya begitu saja, anak dengan orang tuanya kesini (sekolah). Sebenarnya kalau masalah tunggakan, misalnya hubungin saya nanti kita hubungkan orang tua murid dan anaknya menghadap sendiri,” jelasnya.


“Kan nanti Kepala Sekolah akan bertanya sudah cap tiga jari belum? Dan kalau sudah maka diberikan ijazahnya,” tutupnya.


Menanggapi hal itu, salah seorang wali murid, Tarya mengungkapkan pada dasarnya dirinya tidak mengetahui mengenai hak penerimaan ijazah tersebut diduga ditahan lantaran belum membayar aneka tunggakan.


"karena ada tunggakan pembayaran sekolah, jadi kami menyadari hal itu," kata dia.


Dia menceritakan, pada saat dirinya datang ke sekolah tersebut untuk meminta kebijakan keringan dalam tunggak tersebut.


"Dengan cara apapun kami akan lakukan, tapi pihak sekolah sudah sangat bijak dalam penyimpan ijazah aja sudah sangat bijak," terang Tarya.


"Lalu kami pulang karena masih ada tunggakan," sambungnya.


Ia berharap lewat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), dirinya sangat berterima kasih dalam menanggapi persoalan ijazah yang belum diberikan karena menurutnya masih ada tunggakan.


"Kami secara pribadi berharap agar pihak sekolah mau memberikan ijazah yg masih tersimpan didalam sekolah tersebut tanpa harus membayar kembali tunggakan itu," ujar dia sambil berharap penuh.



Ditempat terpisah, salah seorang masyarakat pemerhati, Adi menuturkan dirinya merasa prihatin dengan adanya pemberitaan terkait dugaan penahanan ijazah di SMK PGRI 1 Palimanan Kabupaten Cirebon.



"Sangatlah mencoreng citra pendidikan apabila kebenarannya demikian, hal ini patut kita dalami permasalahan tersebut hingga terang dan sampai tuntas keakar-akarnya," kata dia.


Ia berharap besar kepada pihak Kepolisian, Dinas Pendidikan daerah maupun pusat, Kemendikbud, Ombudsman, Kejaksaan serta kepada DPRD setempat maupun pusat, kedepannya benar-benar menindaklanjuti terkait permasalahan dugaan ijazah tersebut.


"Kami sebagai masyarakat, hal ini harus ditindaklanjuti agar menjadi pembelajaran dikemudian hari. Untuk tidak terjadi seperti ini lagi," pungkasnya.


Ditempat terpisah, Pembina Garda Muda Cirebon (GMC), Saeful Mu'minin mengimbau kepada Disbudparpora terkait permasalahan tersebut baginya sudah menjadi buah bibir di Kabupaten Cirebon. "Yang artinya penghambatan generasi penerus dan regenerasi serta estafet pembangunan nasional dianggap tidak berjalan," tegasnya.


"Dikarenakan pada porsi penghambatan para pemuda dan pemudi Cirebon, untuk mendapatkan hak perlu dilindungi hingga tercapai cita-citanya," sambungnya.


Menurutnya, dalam amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan hal itu sudah tertuang.


"Hampir keseluruhannya adalah menopang regenerasi kepemudaan, akan tetapi dalam peristiwa tersebut adalah bentuk tanggung jawab pemerintah. Jadi Kepala Dinas Disbudparpora Kabupaten Cirebon, tidak boleh tinggal diam," cetus Saeful.


Ia berharap agar Dinas terkait segera merapatkan barisan agar adanya penyelesaian terbaik. " Saya berharap penuh agar ada penyelesaian yang terbaik terkait permasalahan itu," ujar dia.


Laporan: Wadira

Kutip.Indrawaspada