Deden, SH : Unsur Pimpinan DPRD, Jika Terbukti Memberikan Kesaksian Palsu, Bisa diancam 7 Tahun Penjara

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Deden, SH : Unsur Pimpinan DPRD, Jika Terbukti Memberikan Kesaksian Palsu, Bisa diancam 7 Tahun Penjara

February 1, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}


PURWAKARTA, Journalnews.co.id Terkait sidang korupsi kasus SPPD dan bimtek fiktip tahun anggaran 2016, dengan terdakwa mantan sekwan  M.Rifa'i dan Ujang Hasan,Rabu,(30/1/2019) di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.

Sidang menghadirkan empat unsur pimpinan DPRD Purwakarta sebagai saksi, yakni, ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat, tiga wakil ketua Neng Supartini, Warseno, Sri Puji Utami.

Namun menurut pengacara terdakwa, Deden S,SH menyebutkan, Unsur pimpinan DPRD dalam memberikan kesaksian tidak jujur di dalam persidangan  yang sudah di sumpah, mereka memberikan keterangan palsu.

"Jika mereka memberikan keterangan kesaksian palsu akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP diancam hukuman pidana penjara paling lama 7 Tahun,” ujar

Saat di tanya terkait Kasus ini akan ada tersangka lain, Deden mengatakan, jelas kalaupun ini terjadi sebuah kegiatan dianggap fiktip, Ini adalah sebuah persekongkolan antara 4 unsur Pimpinan  DPRD mungkin juga dengan salah satu terdakwa.

Karena menurut tatib DPRD,bahwa aturanya adalah surat perintah (sp) itu dikeluarkan oleh ketua DPRD,maka keluar surat SP akan melaksanakan bamus dan proker maka keluar surat sppd,keluar surat spm surat SP2D.

Selanjutnya keluar spj - spj bodong yaitu perjalanan dinas dalam daerah (dd) luar daerah (ld) luar propinsi (lp) dan bintek. Setelah semua beres dan itu bodong.
"semua itu ada buktinya,ada testimoninya yang sudah di sahkan secara hukum.namun semua tidak diakuinya,tapi itu hak mereka" ujarnya,Jum'at (1/2/2019) kepada media ini melalui Whatsapp

Ditambahkan,Kalau JPU menganggap terdakwa moh.Rifa'i melanggar pasal 55 KUHP dianggap turut serta membantu melakukan atas banyak terbitnya sppd sppd bodong,artinya ketua DPRD/ pimpinan DPRD dan wakil ketua DPRD sama kedudukannya melanggar pasal 55 KUHP.

Karena baik itu ketua/pimpinan mengeluarkan surat sp,baik oleh ketua atau wakil ketua sama kekuatan hukumnya,karena politik koligia,ketua berbuat wakilnya turut serta,wakil berbuat ketua turut serta.

"Kalau mengacu kepada pasal 55 KUHP,maka jelas 4 pimpinan dewan harus menjadi tersangka dalam peristiwa perjalanan dinas fiktif tersebut,"ungkapnya.



Masalah perubahan status adalah kewenangan JPU dan majelis hakim yang mengurai fakta persidangan yang di jelaskan oleh jpu dan pengacara.

Bolanya kembali ada di JPU,ada keberanian tidak,JPU untuk menambah lagi tersangka dalam kasus ini.

"Maka demi hukum yang berkeadilan dan atas nama tuhan yang maha kuasa maka terdakwa Moh.Rifa'i harus di bebaskan dan batal demi hukum dari segala tuntutanya,"pungkasnya.



Laporan:  (Rudy Harto)