KIPP Indramayu : Diduga Dana Bimtek PTPS di Sunat.

Iklan Semua Halaman

Header Menu

KIPP Indramayu : Diduga Dana Bimtek PTPS di Sunat.

April 18, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}

Krterangan foto : tengah, yuyud ketua KIPP Indramayu, Kanan Iswandi Sekretaris dan kiri tomy salah satu pengurus.


INDRAMAYU - Hak Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) saat mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bimtek) diduga disunat, Hasil investigasi secara random di beberapa Kecamatan Indramayu oleh tim Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Indramayu menyebutkan adanya temuan dana Bimtek yang diterima oleh masing - masing PTPS bervariasi.


"Jumlah dana transport yang mereka (PTPS_red) terima untuk satu kali kegiatan bimtek itu berbeda - beda disetiap kecamatan, mulai dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-," ungkap yuyud Ketua KIPP Indramayu ketika ditemui pada Selasa, 16/04/2019.


Ia melanjutkan, seharusnya hak yang diterima oleh PTPS dalam satu kali pertemuan bimtek totalnya sebesar Rp. 205.000,-.


"Pada saat mengikuti bimtek I & II, masing-masing PTPS berhak mendapatkan dana harian Rp. 105.000,- dan dana transport Rp. 100.000,-. Jadi totalnya adalah Rp. 205.000,-." Katanya.


Siswandi sekretaris KIPP juga mengatakan hal serupa, ia bahkan sudah sempat melaporkan dugaan pemotongan uang transport PTPS ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indramayu, akan tetapi tidak direspon.


"Saya sudah melaporkan hal tersebut ke salah satu komisioner bawaslu Indramayu, namun beliau tidak merespon, akhirnya saya langsung menghubungi bawaslu Jawa Barat & langsung direspon." Ujarnya.


Terpisah, Nurhadi ketua bawaslu kabupaten Indramayu menyatakan bahwa tidak ada potongan sepihak terkait dana transport bimtek PTPS, melainkan dana tersebut digunakan untuk bimtek susulan serta penambahan kaos seragam  untuk PTPS.


"Masalah potongan uang saku bimtek PTPS sebesar Rp.105.000,- dipotong pajak 5% serta uang transport Rp. 100.000,- tanpa potongan itu memang tidak sama disemua kecamatan." Ujar Nurhadi, ketika ditemui diruangannya pada Kamis, (18/04/2019).


"Artinya, setelah kita undang diantaranya dari kecamatan Terisi, Tukdana, Sukagumiwang, nyatanya pengakuan mereka membenarkan bahwa diberi uang transport sebesar Rp. 100.000,-, lalu sisanya berdasarkan kesepakatan bersama digunakan untuk bimtek susulan di desa - desa, juga untuk penambahan kaos seragam" Tuturnya.


"Jadi entah itu inisiatif dari panwascam atau  pengawas kelurahan/desa (PKD), yang jelas setelah kami klarifikasi melalui koordinator divisi SDM, uang sekitar Rp. 90.000,- itu dipakai untuk bintek susulan karena terkait pemahaman teknis pengisian siwaslu, kurang efektif jika bimtek secara bersama & banyak orang sehingga dilakukan lagi di tiap-tiap desa bersama PKD." Jelas Nurhadi.


Ia juga mengaku tidak mengetahui terkait pemotongan dana transport bimtek PTPS tersebut karena anggaran untuk itu langsung dialirkan ke kecamatan.


"Kita tidak tau karena itu dari panwascam, mereka melakukan apa, punya inisiatif apa juga kami tidak tau, itu urusannya kepala sekretariat kecamatan, sebab yang menerima adalah kasek di tiap kecamatan." Tandas Nurhadi.


Hasil penelusuran lapangan di kelurahan lemahmekar menurut pengakuan RN, salah satu PTPS menyebutkan bahwa  dirinya tidak mendapatkan dana bimtek tahap pertama.


"Saat ikut bimtek pertama saya tidak dikasih apa - apa dan bimtek ke dua saya tidak ikut mas." Ujarnya.


"Untuk tgl 17 April 2019 hanya dikasih makan nasi kotak 2X dan tanggal 18 April 2019 saya dikasih honor sebesar Rp. 500.000,-" bebernya.



Diketahui, tertanggal 12 April 2019  Bawaslu Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran nomor 075/Bawaslu-JB/KU.00.01/IV/2019 perihal pengendalian anggaran PTPS ke ketua & koordinator bawaslu kabupaten/kota se-provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Abdullah, S.TP.


Dalam surat tersebut tertulis jelas bahwa total dana yang berhak diterima oleh pengawas TPS saat mengikuti bimtek adalah sebesar Rp. 205.000,-, 


Selain itu, dalam surat juga menyebutkan bahwa tanggal 17 april 2019, PTPS berhak mendapatkan 3X makan, @Rp.50.000,- dilanjut pada 18 April 2019 per PTPS memperoleh honor sebesar Rp.550.000,-


Laporan : EM