ARUN BAKAL PIDANAKAN KPU, TERKAIT BANYAKNYA YANG MENINGGAL

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Header Menu

ARUN BAKAL PIDANAKAN KPU, TERKAIT BANYAKNYA YANG MENINGGAL

May 6, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}

JAKARTA  – Pemilu 2019 adalah sarana pelaksanaan proses demokrasi yang sah dalam proses rekrutmen dan pergantian pemimpin yang diatur dalam sistem demokrasi. Terkait hal tersebut DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) memberikan sorotan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2019 ini.
Beberapa diantaranya adaiah soai banyaknya petugas Keiompok Penyeienggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia serta jatuh sakit. Dari informasi yang didapat redaksi Akuratnews.com, sampai hari ini tercatat 474 petugas KPPS meninggal dunia, 2 orang bunuh diri, dan ribuan lainnya sakit serta di opname.
ARUN menilai banyaknya petugas KPPS yang gugur memang tidak bisa dilepaskan dari terselenggaranya pemilu 2019 secara serentak. Meskipun, diselenggarakan pemilu serentak ini didasari untuk penghematan anggaran.
“Apa yang kami lakukan ini tidak dalam kerangka undang-undang Pemilu atau dalam kegiatan dukung paslon 1 atau pasal 2, tetapi Kami lebih condong kepada kemanusiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” Ujar Sekretaris ARUN, Fernando Duling saat konferensi Pers di Bakoel Coffe, Cikini-Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).
Menurut dia, Indonesia memang tidak pernah atau belum pernah melaksanakan proses pemilu yang penyelenggaraannya bersamaan antara pilpres dan pileg, tetapi kali ini sesungguhnya hanya menambahkan pemilihan pada satu kertas suara yaitu pilpresnya, tetapi yang ganjil dan kemudian sangat fenomenal, yakni jatuh korban jiwa ratusan orang dan umumnya adalah para petugas KPPS.
“Dari Data-data yang sudah kami dapatkan, (termasuk) nama-namanya, jadi umumnya 90 persen (korban) itu adalah para petugas TPS, ada di Aceh ada berapa di Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, dan lain-lain. Ini harus kita pertanyakan, mengapa hal ini bisa terjadi? karena apa? yang pasti baru sekali ini terjadi. Mungkin kecapean atau mungkin karena jantung. Tetapi ini ratusan orang yang meninggal. Kematian ratusan orang ini harus dapat di pertanggung jawabkan oleh KPU.” Terang Fernando.
Sementara itu Ketua ARUN, Bob Hasan mengatakan, respon Presiden dan pemerintah melalui ucapan duka dan santunan rasanya tidaklah cukup untuk menjawab masalah dan menjamin ketidakberulangan serupa di masa mendatang, termasuk menjamin adanya akuntabilitas negara secara penuh atas masalah ini.
Menurut dia, negara seharusnya melindungi kehidupan setiap warga negaranya, termasuk memastikan perlindungan penikmatan atas hak hidup warga negara. Ironisnya, para petugas penyelenggaran Pemilu meninggal diduga kanena akibat beban kerja dalam penyelenggaran Pemilu. “Peristiwa ini adalah ongkos dan pengorbanan yang tidak dapat dibenarkan untuk tujuan dan kepentingan apapun,” Katanya.
Dari data-data yang diperoleh ARUN, sampai tanggal 1 Mei 2019, terhitung sudah 440 Petugas KPPS yang meninggal dunia. Dan angka ini melonjak jauh dari jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu Tahun 2014 yang berjumlah 3 orang. Selain itu, masih ada 3.788 orang yang da!am kondisi sakit dan masih menjalani perawatan.
“Jadi total 4.228 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intesif karena kelelahan akibat menjalankan tugasnya selama berhari-hari,” ungkap dia.
“Dengan melihat terjadinya kembali peristiwa petugas KPPS yang maninggal dunia pada Pemilu tahun 2019 ini menunjukkan bahwa penyelenggaman Pemilu 2019 telah mengabaikan hak-hak para petugas untuk mendapatkan perlindungan yang memadai atas dampak kesehatan yang bendampak pada kematian. Temasuk hak atas upah yang layak, dan hak untuk beristirahat maupun hak atas keamanan.” Terangnya.
Persoalan lainnya yang diangkat oleh ARUN, menurut Bob Hasan adalah banyaknya hak pemilih yang tidak dapat disalurkan pada saat pemungutan suara 17 April 2019. Ketidaktersediaannya Formulir C-6 menjadi fakta ketidaksiapan KPU terhadap pelaksanaan pemungutan suara.
“Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana pola kinerja KPU terhadap Formulir C-6 tersebut, karena faktanya banyak ditemukan di lapangan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6. Kami menilai bahwa penstiwa ini harus dijadikan momentum bagi seluruh pihak untuk mengevaiuasi kembali seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu, knususnya yang berkaitan dengan pola manajemen dan petunjuk teknis kinerja, alur penyelenggaraan Pemilu, dari mulai jadwal penetapan DPT yang terkait kepada Tersedianya Formulir C-6 dan terdistribusi dengan baik kepada para pemilih maupun jaminan perlindungan terhadap para petugas.” Tandas dia.
Atas dasar itulah, ARUN kemudian menyatakan sikap yang dituangkan dalam 5 poin pernyataan. Diantaranya melaporkan ke Komnas dan mempidanakan Komisioner KPU baik pusat maupun daerah, untuk meminta pertanggungjawaban KPU atas banyaknya insiden dalam pemilu 2019.
Berikut pernyataan sikap ARUN:
1. ARUN akan mensomasi KPU sekaligus mempertanyakan banyaknya korban jiwa petugas pelaksana KPU dan pertanggungjawaban KPU selaku pimpinan yang menjadi kewajiban atas tragedi kemanusiaan ini;
2. ARUN akan mensomasi KPU atas hilangnya hak pilih warga negara dengan alasan tidak mendapatkan undangan C-6;
3. Arun akan melaporkan (dugaan) kejahatan ini ke Komnas HAM di Indonesia maupun di luar negeri/internasional;
4. ARUN akan melaporkan (Mempidanakan.red) hal di atas ke aparat penegak hukum;
5. ARUN akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus untuk melakukan pendampingan dan pengumpulan data terhadap korban dan hak pilih yang hilang.