BADKO HMI Jawa Barat Menyeselakan Hak-Hak Buruh Perempuan Belum Terpenuhi

Iklan Semua Halaman

Header Menu

BADKO HMI Jawa Barat Menyeselakan Hak-Hak Buruh Perempuan Belum Terpenuhi

May 2, 2019


BANDUNG - Memperingati hari buruh Nasional, BADKO HMI Jawa Barat ikut serta menyuarakan kondisi buruh serta hak-hak perempuan yang belum dipenuhi oleh beberapa perusahaan. Perwakilan HMI diberikan kesempatan naik ke mobil komando alinasi buruh untuk menyampaikan orasinya di depan Gedung Sate, kota Bandung-Jawa Barat (1/05/2019).


Hamdani Kurniawan yang akrab disapa Dani, selaku orator perwakilan HMI mengungkapkan bahwa, organisasinya konsen mengkritisi isu-isu tentang buruh terutama buruh perempuan.


“Kami fokus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan buruh dan perempuan . Hak-hak perempuan yang masih belum maksimal  dipenuhi oleh industri  khususnya yang ada di jawa barat.  Semisal cuti haid yang  di jelaskan oleh undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 86 dan selanjutnya sesuai dengan pasal 93 ayat 2 huruf b undang-undang no 13 tahun 2003 pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan,” ungkap Dani.



Dani juga mengkritisi adanya kesenjangan antara upah buruh laki-laki dengan buruh perempuan. Masalah-masalah lain seperti cuti hamil menjadi bagian yang di kritisi olehnya, karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang serta cenderung dipersulit.


“Kami masih menemukan adanya kesenjangan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Permasalahan terhadap pengaturan mengenai cuti hamil pun masih menjadi kendala bagi buruh perempuan. Padahal telah diatur dalam UU pasal 82 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ungkap aktivis HMI tersebut.



Kemudian saat ketua umum BADKO HMI Jawa Barat ditanya soal langkah ke depan yang akan dilakukan seperti apa? Anam nama sapaan sehari-hari ketua BADKO tersebut menyatakan, akan adanya pengawalan kebijakan serta regulasi yang diambil oleh pemerintah.


“Kedepan Badko HMI Jawa Barat akan mengawal kebijakan dan realisasi aturan pemerintah mengenai kesejahteraan dan perlindungan hak-hak buruh, khusunya buruh perempuan.” imbuh Anam.