Dr. Muhamad Awod Faraz Bajri : Usut Tuntas terkait KPPS yang meninggal Dunia karna kelelahan

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Dr. Muhamad Awod Faraz Bajri : Usut Tuntas terkait KPPS yang meninggal Dunia karna kelelahan

May 10, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}

 Dr. Muhamad Awod Faraz Bajri ( Foto Dok/ Redaksi)

Journalnews.co.id Pemilu 2019 terburuk sepanjang sejarah Peradaban Politik Indonesia. Perlu melakukan evaluasi Total supaya ke depan pemilu menjadi lebih baik lagi tidak seperti sekarang, dimana begitu banyak KPPS yang meninggal dunia yang konon katanya akibat kelelahan.

Menjadi sorotan beberapa tokoh seperti halnya yang di katakan Dr. Muhamad Awod Faraz Bajri, menurutnya yang dibangun dengan mengatakan bahwa KPPS Meninggal dunia itu tidak masuk akal. Kalau meninggal dunianya karena ada penyakit itu masih bisa diterima oleh akal sehat. Ungkapnya Jumat (10/05/2019) saat di Komfirmasi via callular


Kita ambil contoh karyawan Pabrik yang kerjanya bisa 3×24 Jam dengan mengambil overtime karena ingin dapat uang tambahan mereka sehat sehat saja.


Orang yang berhaji saja yang memerlukkan fisik yang kuat mereka sehat sehat saja. Padahal Ibadah haji hampir 90 Persen ibadah Fisik yang melelahkan, tetapi para jemaaah haji sehat-sehat saja kecuali yang dari awal sudah memiliki riwayat penyakit. Ketika ada seorang wanita diracun di sebuah cape seluruh media massa menayangkan secara serentak termasuk para pejabat ikut berkomentar.


Sekarang ada KPPS yang meninggal dunianya banyak termasuk yang sakit semuanya pada diam bahkan dengan mudahnya mengatakan ini kelelahan.


Lanjut ia katakan, Menurut Logika kedokteran teori mana yang mengatakan bahwa orang meninggal dunia disebabkan karena kelelahan.


Belum lagi Honor KPPS yang hanya kisaran 500-700 ribu masih kenak pajak 25 Ribu. Bagaimana mungkin ada orang kerja satu hari bisa kena pajak. Dalam hukum Indonesia orang terkena pajak aja dalam waktu sebulan yang disebut pajak penghasilan.


Dalam Islam saja orang terkena zakat kalau sudah memasuki masa nisab. Logika Hukum mana yang dipakai. Kalau kondisinya seperti ini dan terjadi kecurangan alangkah Lebih baiknya tidak usah ada Pemilu yang mengamburkan uang Negara 25 Triliun lebih. Kita jadikan aja Presiden Jokowi 2 Periode daripada banyak memakan Korban anak bangsa yang konon katanya disebut Pejuang demokrasi.


Perlu ada Pengusutan Tuntas secara medis yang mengakibatkan Para KPPS meninggal dunia yang harus dilakukan oleh para tim dokter ahli untuk mengusut tuntas kematian para KPPS lalu publikasikan ke masyarakat supaya kematian para KPPS akan kelihatan secara medis yang mengakibatkan mereka meninggal dunia. Bahkan ada Keluarga Korban yang mengatakan bahwa anggota Keluarganya sehat sehat saja, tiba tiba pulang kerumah dan mengalami pusing, muntah darah,
Lalu pingsan setelah beberapa jam langsung meninggal dunia padahal keluarganya mengatakan tidak memiliki riwayat Penyakit.


Masih menurut dia, Termasuk ketika meminta surat keterangan sehat ke puskesmas dan ke rumah sakit para KPPS tidak diperiksa kesehatannya melainkan hanya dikasih surat keterangan sehat dan bayar. Harusnya KPU bekerjasama dengan Rumah sakit untuk menentukkan siapa saja yang layak menjadi Penyelenggara demokrasi di setiap kecamatan yang ada di Indonesia sehingga bisa terlihat dengan jelas riwayat kesehatan masing masing calon KPPS.


Tetapi yang terjadi sebaliknya surat kesehatannya diberikan sebagai syarat untuk menjadi KPPS tanpa ada pengecekan terlebih dahulu sehingga publik menilai disitu telah terjadi Pemalsuaan dokumen.


Saya memiliki keyakinan kalau persoalaan kematian tidak diusut tuntas maka 5 tahun ke depan kemungkinan tidak akan ada orang yang mau menjadi anggota KPPS. Ujarnya



Laporan : Rudy Harto