Geruduk ATR/BPN, Petani Indramayu Ancam Akan kembali Dengan Massa Yang Lebih Besar.

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Geruduk ATR/BPN, Petani Indramayu Ancam Akan kembali Dengan Massa Yang Lebih Besar.

May 3, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}


INDRAMAYU - Ratusan petani geruduk Kantor ATR/BPN Kantah Indramayu pada kamis 2/5/2019, aksi unjuk rasa tersebut Terkait dengan tuntutan tanah milik Perhutani yang digarap oleh masyarakat petani agar dijadikan sebagai tanah Hak milik dan diterbitkan surat Sertifikat.

Menurut Mujahid selaku korlap aksi,  pihaknya sudah berulang kali mendatangi kantor ATR/BPN Kantah Indramayu untuk bertemu kepala kantor membahas persoalan tersebut, namun tidak pernah ditemui.

"Sudah berulang kali kami kesini (Kantor ATR/BPN Indramayu_red) namun pihak Security selalu menyampaikan bahwa kepala kantor sedang tidak ada lah, atau sedang rapat lah. Oleh karena itu, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar." Katanya.

Ia menambahkan, Kepala BPN harus segera menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di kabupaten indramayu karena hal ini sudah menjadi tugas pokok ATR/BPN.

"Kepala BPN harus segera membuat badan penyelesaian konflik yang sudah kita bicarakan dan sering kita omongkan adalah tugas gugus reforma agraria, di kabupaten / kota lain,  ATR/BPN sudah membentuk (gugus reforma agraria_red),  karena kinerjanya itu up down / down up dan lain sebagainya melalui desa, kecamatan & kabupaten, untuk Indramayu dalam hal ini masih belum terwujud." Katanya.

"Sampai hari ini program yang sudah kita ajukan ke nasional tentang persoalan reforma agraria sejati malah kemudian dihalang - halangi dengan mengadakan program reforma agraria versi pemerintah yaitu perhutanan sosial, menurut kami program perhutanan sosial itu tidak menguntungkan petani tetapi malah menjadi perusak perekonomian karena didalamnya ada kemitraan perhutani dengan pengusaha yang terindikasi reforma agraria tersebut adalah palsu." Tandas Mujahid usai unras.

Tak hanya itu, Massa juga menuntut agar ATR/BPN Indramayu segera memproses tanah yang sudah menjadi perdesaan.

"BPN harus segera memproses tanah - tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan sudah menjadi perdesaan agar segera dilegalisasi Seperti di eretan dan beberapa desa di pinggiran hutan, tanah timbul dan pangonan yang belum diselesaikan masih terjadi konflik." Pungkasnya.

Mujahid menganggap bahwa pemerintah tidak melihat kondisi para petani dilapangan, sehingga program reforma agraria dianggap kurang efektif.

"Reforma agraria yang selama ini dijalankan kurang efektif karena bukan atas inisiatif rakyat, akan tetapi atas dasar inisiatif pemerintah yang tidak melihat pergerakan para petani di lapangan sehingga kemudian seenaknya sendiri menentukan program, tidak mendengar usulan - usulan dari rakyat." Ketusnya.

Massa menilai bahwa dikabupaten indramayu konflik pertanahan mencapai ratusan perkara, mereka mengganggap pemerintah belum bisa menyelesaikan konflik - konflik yang ada.

"Konflik pertanahan di Indramayu sebenarnya banyak, ratusan bahkan, karena setiap bulan, setiap tahun kita sudah sering mendengar intimidasi dari perusahaan, dari perhutani yang kemudian ingin memaksa para petani untuk kerja sama dan bermitra, tetapi pada faktanya persolan presentase saja tidak bisa diselesaikan, malah kemudian para petani ini dimintai persoalan pertanggung jawaban atas tanaman tersebut." Singgung mujahid.

 foto : Mujahid Koordinator Unras.


"Contoh ketika ada kemitraan, jika tanaman yang disesuaikan oleh perhutani  ada yang rusak berarti siap - siap patok merah dan keluar dari garapan, Itu kan juga sebuah konflik yang sangat besar, banyak petani kita yang terintimidasi dan ditekan supaya keluar dari tanahnya melalui kemitraan - kemitraan tadi." Tambahnya.

Dalam aksi tersebut, pengamanan dipimpin langsung Kapolres Indramayu AKBP M YORIS M.Y MARZUKI, S.I.K, didampingi Waka Polres Indramayu Kompol FAJAR WIDYADHARMA LUKMAN S.,SIK, ikut serta PJU Polres Indramayu Kapolsek Kota , Danramil Indramayu , Pamendal, DAN Ki Brimob Den. C, Padal, KBO Sabhara,  serta petugas Gabungan TNI - POLRI, dari Kodim 0616 Indramayu,  anggota Brimob Den C, Dalmas Polres Indramayu, berjumlah 550 personil yang melaksanakan Pam. (EM)