Lembaga Survei KPU Tokoh Elit Terjebak Dalam Pusaran Post Truth

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Lembaga Survei KPU Tokoh Elit Terjebak Dalam Pusaran Post Truth

May 10, 2019

Foto/ Dok Journalnews


Journalnews.co.id Kemenangan Kandidat tidak bisa diukur oleh survei terutama kalau surveinya tidak jelas metodologinya seperti apa? Berapa samplenya? Human errornya berapa? Siapa yang membiayai survei serta merilis hasil surveinya? 


Menurut Dr. Muhamad Awod Faraz Bajri, Lembaga survei harus mengungkapkan ke publik instrumen dan berapa sample yang diambil mengingat masyarakat Indonesia yang memiliki hak  pilih sekitar 192 Juta sesuai situs KPU.


Masyarakat akademik dan Publik bisa melihat dengan fakta bahwa ada sebagian lembaga survei dalam politik modern yang diragukan kredibilitasnya serta Integritasnya terutama cara operasionalisasi survei masih banyak dipertanyakan Publik keabsahaan dan keakuratannya. 


Research adalah bisnis trus. Outputnya bisa langsung jadi dengan digarap seorang data proccesing, menginputnya mengunakan data imaginer dan lalu keluar program run serta melakukan jumpa press dihadapan publik.


Masyarakat bukan tidak percaya terhadap survei, karena survei merupakan metode ilmiah dalam statistik dan ilmu ini sudah berkembang lama yang tidak bisa kita nafikan keberadaanya, tetapi publik mempertanyakan kredibilitas dan integritas pemilik survei dan surveyor dilapangan dalam melakukan pengolaan data. 


Apakah mereka melakukan survei dengan benar atau hanya merekayasa hasil surveinya karena ada sponsor dari pihak-pihak terkait yang membiayainya. 


Pertanyaan publik harus dijawab oleh para pemilik lembaga survei, Jangan sampai terus melakukan kebohongan-kebohongan yang akhirnya menjadi sebuah kebenaran. 


Celakanya ada lembaga survei yang mengingatkan supaya masyarakat tidak terjebak ke dalam post truth, tetapi justru lembaga surveinya sudah masuk ke dalam perangkap post truth.. Logika yang tidak tepat.


Lanjut ia katakan, Di satu sisi mengantisipasi supaya jangan terperangkap ke dalam post truth, tetapi di satu sisi justru mereka sendiri yang menciptakan post truth.


Kalangan akademis harus menjadi antitesa dari post truth supaya masyarakat tidak menjadi skeptis yang akhirnya terjadi polarisasi antar dua kutub yang berlawanan.


KPU dan Bawaslu sebagai Instrumen yang penting dalam penyelenggaraan Pesta demokrasi harus benar-benar bekerja secara proporsional sesuai dengan ketentuan undang undang pemilu supaya menghasilkan kualitas demokrasi dan menghasilkan Pemimpin yang kuat sesuai dengan harapan Rakyat Indonesia. 


Media sebagai Pilar demokrasi yang terakhir harus bekerja sesuai undang-undang dan etika Jurnalistik sehingga bisa memberikan informasi yang mencerdaskan Publik. Ungkapnya


Ramadhan adalah Momentum yang tepat untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi termasuk lembaga-lembaga survei untuk kembali ke jalan yang benar, bersikap jujur, adil, transparan serta terbuka apa adanya terkait penyelenggaran Pemilu supaya bangsa Indonesia mendapatkan Pemimpin yang memilik integritas, kredibilitas dan moralitas yang baik serta dicintai oleh Rakyat Indonesia.


"Tokoh bangsa dan agama harus sama-sama untuk merajut kembali tali persaudaraan yang sempat terputus akibat gesekan-gesekan Politik dalam pesta demokrasi. 


Bangsa ini tidak bisa dibangun dengan narasi narasi kebencian dan saling menyindir satu sama lain. Bangsa ini akan terbangun dengan persatuan, kebersamaan dan kearifan diantara elemen bangsa Indonesia serta kejujuran di antara para Elit Bangsa.


Indonesia adalah milik bersama. Indonesia Berkah Negaranya, Berkah Pemimpinnya, Berkah Rakyatnya. Ulama, Rakyat dan Pemimpin Bersatu maka dipastikan Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan memiliki peradaban yang cemerlang. Tutupnya




Laporan : Rudy Harto