Terkait Maladministrasi, Kadis DPMD : Satgas DD Tidak Perlihatkan Berita Acaranya.

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Terkait Maladministrasi, Kadis DPMD : Satgas DD Tidak Perlihatkan Berita Acaranya.

May 9, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}

Keterangan foto : Sugeng Kadis DPMD Indramayu


INDRAMAYU - Sugeng, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu akui bahwa pernah di panggil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait temuan dugaan maladministrasi Dana Desa (DD) di dua desa oleh Satuan Tugas Dana Desa pada 13 -17 Desember 2018 lalu.


"Itu kemarin saya dipanggil oleh satgas DD terkait temuan saat satgas DD ke Indramayu di desa soge dan sukagumiwang, kejadiannya tahun 2018." Kata dia saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada kamis 9/5/2019.



Tim satgas DD, Lanjut Sugeng, "meminta kami untuk membereskan sehingga di tahun 2019 tidak terjadi lagi maladministrasi terkait pengelolaan DD, saya di undang kalau tidak salah Pada bulan maret 2018 diminta presentase apa yang akan dilakukan oleh DPMD tahun 2019 sehingga tidak terjadi lagi kasus Maladministrasi seperti soge & sukagumiwang, presentasi tersebut dilakukan di hadapan satgas DD, ada orang KPK dan lainnya." Jelasnya.


"Saya presentasikan yang pertama kita lakukan sesuai surat edaran DPRD Provinsi yaitu buku tabungan di ganti dengan giro, karena giro tidak harus tunai melainkan dengan cek sehingga lebih mudah, yang kedua kita sudah mengacu pada siskudes 2.0 sesuai Permendagri no 20 terkait dengan pengelolaan keuangan desa."


"Ini selangkah lebih maju dibanding permendagri 113, karena semua yang mengatur dari kementerian dalam negeri menggunakan sistem aplikasi, semua juru tulis kami undang bekerja sama dengan BPKP, Selanjutnya kita membuat perbup tentang tata cara penetapan Besaran dan penggunaan penyaluran dana desa lalu kita sosialisasikan kepada para kepala desa." Terangnya.


Terkesan menutupi, bahwa dia sendiri tidak mengetahui lebih rinci apa yang dianggap Maladministrasi pada dua desa tersebut, ia  beralasan karena tim satgas DD tidak pernah memberitahu berita acaranya.


"Kita gak tau berita acaranya dari satgas ini, karena gak pernah di perlihatkan ke kita, hasil pemeriksaan satgas kita gak pernah tau maladministrasi seperti apa." Dalihnya.


Namun usai mengungkapkan hal demikian, ia malah menyebutkan salah satu bentuk maladministrasi yang dilakukan kepada dua desa tersebut.


"tapi saya denger salah satu bentuk maladministrasinya adalah terkait  penerimaan upah tukang di mana wajib ada NPWP pribadi, nah tukang tidak punya NPWP, makanya masuk dalam kategori maladministrasi." Kilahnya.


Menurutnya, keterangan itu iya dapat dari hasil obrolan lisan dirinya (sugeng_red) bersama anggota satgas DD.(Em)