Wartono Layangkan Aduan Ke Satgas KemenDes, Direktur PKSPD : APIP Inspektorat Tidak Berfungsi.

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Wartono Layangkan Aduan Ke Satgas KemenDes, Direktur PKSPD : APIP Inspektorat Tidak Berfungsi.

May 8, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}

INDRAMAYU - Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) O'ushj Dialambaqa memberi kritik pedas terhadap kinerja Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam naungan Inspektorat Indramayu terkait dugaan penyelewengan Dana Desa Arahan Kidul tahun 2018.


O'ushj, mempertanyakan kinerja APIP (auditor inspektorat_red) yang dinilai tidak berfungsi. "Kenapa sampai masyarakat melaporkan permasalahan Arahan Kidul Ke Aparatur Penegak Hukum (APH)?."


"Hal ini bisa terjadi karena APIP Inspektorat tidak berfungsi, kalau berfungsi tidak akan begini." Jawab O'ushj dikediamannya pada minggu 5/5/2019.


Baca Juga :

Terkait Laporan Penggelapan DanDes, Pembmdes Arahan Kidul Berdalih, Itu Bukan Anggaran DD/ADD


Diduga Gelapkan DanDes, Masyarakat Laporkan Kades Arahan Kidul Ke Kejari


"Jika pemda mau dianggap baik, ketika Desa mendapat kucuran Dana Desa dari pusat seharusnya setiap desa ditekankan untuk mempublikasikan pelaksanaan program desa yang bisa di akses oleh masyarakat seperti Website." Ujar O'ushj.


Sehingga, O'ushj melanjutkan, "Ketika ada pelaksanaan program oleh desa bisa dipublikasikan secara detil di website,  kalau ada pelaksanaan program namun tidak ada angkanya seperti di Arahan Kidul dan tidak segera di tindak, ini berarti mental pemdanya bobrok." Ketusnya.


"APIP sebagai auditor Inspekrorat juga tidak berguna, mutunya jauh dibawah standar, datang ke Desa - Desa bukan untuk mengaudit, namun untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan pribadi, ini fakta dan bisa saya buktikan, banyak terjadi seperti ini dilapangan." Tambah O'ushj.


"APIP seharusnya tidak hanya bertugas mengaudit DD/ADD, akan tetapi juga melakukan pembinaan dengan mengkoreksi dan membetulkan pembukuan dan pelaporan."


"namun karena mentalitasnya buruk dan kemampuan sebagai auditornya jauh dibawah standar ya sulit, Maka itu semua dibiarkan, Auditornya hanya bisanya menghitung ulang saldo kas, uang recehan  berapa dan uang logam berapa tapi tampilanya wooww keren." Sindirnya.


Ia juga mengkritik terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Indramayu yang dinilai kurang responsif dalam penanganan perkara.


"Saya support bahwa kejaksaan harus serius, masyarakat harus mengawal, Kalau memang unsur - unsurnya sudah ada jangan bertele - tele, karena banyak perkara yang sudah menjadi rahasia umum dikondisikan sehingga jalan ditempat. Faktanya, jika sebuah perkara hanya berjalan di tempat pasti akan menjadi pertanyaan publik."


"Namun jikalau unsur - unsurnya tidak terpenuhi, kejaksaan harus segera menerbitkan surat pemberhentian penyelidikan perkara itu dengan alasan kongkrit." Tandasnya.


Terpisah, wartono cs selaku pelapor di ketahui telah melaporkan dugaan penyelewengan dana desa arahan kidul  Ke beberapa APH, ia juga melayangkan surat aduan ke tingkat kementerian.


"Hari senin kemarin, Soal Dugaan penyelewengan Dandes di desa arahan kidul selain laporannya kami masukan ke polres dan kejaksaan indramayu, kami juga layangkan surat aduan ke Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal." Terangnya. (EM)