Terkait Penggusuran SDN 3 Krui & SMPN 1 Pesisir Tengah HMPPB Demo Pemkab Pesibar.

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Terkait Penggusuran SDN 3 Krui & SMPN 1 Pesisir Tengah HMPPB Demo Pemkab Pesibar.

June 12, 2019
{[["①","❶"],["②","❷"],["③","❸"],["④","❹"],["⑤","❺"]]}


Pesisir Barat,Journalnews.co.id - Aksi Unjuk Rasa Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB), terjadi  Rabu (12/6/19)  sekira pukul 13.15 WIB.


 Para peserta aksi melaksanakan kegiatan Long March  dari Tugu Tuhuk sampai ke depan Kantor Bupati Pesisir Barat  (Pesibar), yang diikuti oleh lebih kurang 50 peserta,  aksi yang dipimpin oleh Ketua HMPPB  Fahmi Hasan.


Aksi tersebut bertujuan dalam rangka menyampaikan orasinya,  di halaman depan Kantor Bupati Pesibar, namun, setelah sampai di depan gerbang dihalau oleh Anggota Pol PP Pesibar dan Anggota Polres Lampung Barat (Lambar) dengan agar masa tidak dapat masuk ke halaman Kantor Bupati.


Setelah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian Pada pukul 14.15 WIB akhirnya, masa dipersilahkan untuk masuk ke halaman Kantor Bupati Pesibar, untuk menyampaikan beberapa tuntutan dari HMPPB .



Kecewa Dengan Tindakan Pemkab Pesibar Mengenai Dunia Pendidikan di Kabupaten Itu  HMPPB Gelar Unjuk Rasa

Aksi tersebut merupakan salah satu bentuk kekecewaan HMPPB terhadap Pemkab Pesbar, terkait dengan dunia pendidikan, salah satunya tentang bangunan gedung SDN 3 Pasar Krui dan SMPN 1 Pesisir Tengah, korban penggusuran komplek perkantoran Pemkab dan DPRD, yang hingga kini belum jelas pembangunannya.


Tuntutan yang dibacakan oleh  Sdr. Fahmi Hasan selaku Ketua HMPPB antara lain,Meminta kepada Pemda untuk mempercepat pembangunan gedung pendidikan yang telah dihancurkan,  tidak melakukan penggusuran kembali sarana dan prasarana pendidikan di Pesisir Barat, serta membenahi gedung SDN 3 Tanjung Sakit yang terkena longsor,


Sementara menanggapi tuntutan tersebut  Sekda Pesisir Barat Ir. Lingga Kusuma menyampaikan tanggapan “Terkait dengan aspirasi adik-adik masalah pembangunan gedung pendidikan tersebut saya sangat berterimakasih, namun masalah pembangunan tersebut masih belum bisa dilakukan karena, masih menyelesaikan pembangunan Gedung Kantor Bupati yang belum selesai, kita tidak bisa semau-maunya untuk membangun namun kita harus mengikuti aturan pemerintah,  kami bukan mengabaikan hal itu namun, semua memerlukan proses dan prosedur, untuk masalah SDN 3 Tanjung Sakit itu, merupakan suatu bencana bukan kami tak perduli tapi semua itu juga memerlukan proses, kami sangat berterimakasih kasih kepada adik-adik  dan masyarakat yang sudah mengingatkan kami dengan hal ini, kita ini memang otonomi daerah namun pembiayaannya tetap sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat,” ujar Sekda.


Kecewa Dengan Tindakan Pemkab Pesibar Mengenai Dunia Pendidikan di Kabupaten Itu  HMPPB Gelar Unjuk Rasa

Selain dengan beberapa tuntutan tersebut para aksi juga meminta kepada Pemda, untuk menyampaikan kapan pelaksanaan pembangunan dengan penandatanganan hitam diatas putih, Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Pemkab yang disampaikan, dengan alasan bahwa masalah bukan merupakan mekanisme yang ada di pemerintahan.


Pada pukul 14.59 WIB Sekda Kab. Pesisir Barat meninggalkan halaman Kantor Bupati Pesisir Barat, karena merasa tuntutannya belum menemukan titik terang masa memilih untuk bertahan di halaman Kantor Bupati Pesibar, sambil berdiskusi untuk rencana kedepannya.



 Pada pukul 15.16 WIB Sekdakab Pesibar kembali menemui para aksi unjuk memberikan penyampaian bahwa kalo para aksi ingin mendapatkan jawabannya, harus membuat surat peemohonan untuk audensi untuk memberi penjelasan kepada Pemda.


Kendati demikian, Para aksi masih belum puas dengan penjelasan Sekdakab  Pesibar tersebut pada pukul 15.26 WIB para aksi membubarkan diri dan selama berlangsungnya aksi tersebut situasi dalam keadaan aman dan kondusif.



Laporan: Robert A