Bagian Administrasi dianggap "Menjebak" Pasien, Kahumas RSUD : Status Umum Bisa Dirubah Ke JKM.

Iklan atas Semua Halaman 970x250

Header Menu

Bagian Administrasi dianggap "Menjebak" Pasien, Kahumas RSUD : Status Umum Bisa Dirubah Ke JKM.

10 Juli 2019



INDRAMAYU - Warjani (40) suami dari Nur Anita (27), salah satu pasien rumah sakit umum daerah Indramayu, Jawa Barat merasa kecewa dengan sistem administrasi dari RSUD yang dianggapnya menjebak.

Ia menjelaskan bahwa istrinya sudah melahirkan di puskesmas rambatan & ditangani oleh bidan Siti Qoriah, beberapa jam usai melahirkan secara normal, Nur Anita mengalami pendarahan sehingga bidan menganjurkan untuk dirujuk ke RSUD Indramayu.

"Bidan khawatir terjadi sesuatu diluar kemampuan & keterbatasan alat, maka ia menyarankan agar istri saya dirujuk ke RSUD. Melihat kondisi istri yang kritis, saya mengikuti anjuran bidan." Katanya.

"Sampai di rumah sakit, istri langsung mendapat penanganan di IGD, kemudian saya & bidan diarahkan oleh perawat ke bagian pendaftaran, disitu petugas menanyakan apakah pasien ingin menggunakan layanan umum atau jaminan kesehatan masyarakat (JKM), bidan menjawab JKM. Setelah itu, karena ada keperluan lain bidan kembali pulang sementara saya masih di rumah sakit." Jelasnya.

Akan tetapi, warjani melanjutkan "saat itu saya tidak membawa kelengkapan persyaratan JKM maupun KTP karena tergesa-gesa sehingga pegawai rumah sakit menyarankan didaftarkan menggunakan layanan umum agar segera mendapat fasilitas kamar & pengobatan, tapi nantinya bisa dirubah ke layanan JKM."

Karena pernyataan pegawai rumah sakit tersebut akhirnya Warjani menyetujui untuk menggunakan layanan umum.

"Setelah semalam menginap di RS, istri dinyatakan boleh pulang oleh dokter, namun ketika saya ingin menyelesaikan administrasi, kasir menyatakan bahwa status layanan tidak bisa di rubah karena dari awal saya sudah menandatangani untuk pelayanan umum."

"Dengan terpaksa saya membayar tagihan rumah sakit sebesar Rp. 1.600.000,-." Ungkapnya.

Sementara itu, Rina selaku Ka humas RSUD Indramayu ketika dikonfirmasi pada Rabu, (10/07/2019) menegaskan bahwa status layanan dari umum ke JKM sebenarnya memang bisa di rubah asal pasien memenuhi persyaratannya.

"Untuk mengganti dari status umum ke JKM itu bisa asalkan syaratnya terpenuhi, namun pasien Nur Anita tidak terdaftar sebagai peserta baik itu KIS APBD/APBN, BPJS PBI/APBN maupun asuransi milik swasta lainnya." 

"Saya sudah kroscek ke bagian pendaftaran bahwa memang bidan desa mengatakan pakai JKM atau jamkesmas, tapi ketika ditanya kepada suami ternyata ia tidak punya jamkesmas & tidak membawa KTP."

"Padahal, cukup membawa KTP saja pasien bisa mendaftar menggunakan JKM,  pihak rumah sakit bisa mengecek melalui NIK apakah pasien terdaftar sebagai peserta JKM KIS PBI/APBN." Terangnya. 

"Oleh sebab itu bagian pendaftaran mengatakan agar istri Warjani menggunakan layanan umum kelas III, Bahkan ketika di ruang Gincu, Warjani kembali ditanya perihal layanan, dan ia menjawab pakai umum saja." Jelas Rina.

"Kebetulan setelah di USG oleh spesialis kandungan hasilnya bersih, tidak ada sisa apa-apa, hanya perbaikan saja, maka setelah semalam menginap, dokter mengizinkan pulang." 

Selain itu, Rina juga mengaku bahwa pihak rumah sakit sudah memberi solusi lain kepada Warjani untuk mengurus jaminan persalinan miskin dengan syarat pasien tidak dibolehkan pulang sampai persyaratan tersebut selesai.

"Di ruang gincu III, bagian pendaftaran sudah mengatakan jika bapak Warjani ingin mengubah status layanan dari umum ke asuransi lain seperti jaminan persalinan miskin silahkan, asal pasien pulang  setelah persyaratan terpenuhi."

"Persyratan yang harus ditempuh adalah  surat keterangan tidak mampu (SKTM), Kartu keluarga (KK), KTP serta foto rumah."

"Setelah itu kita share ke grup dinas kesehatan, kalau dinas kesehatan memferivikasi boleh pakai jampersal miskin baru kita ACC disini melalui saya." Tandasnya.

"Perubahan status layanan dari umum ke KIS atau BPJS itu berlaku selama 3x24 jam atau 3 hari, sementara jika ke jaminan persalinan miskin itu 3 sampai 5 hari." Tambahnya.

Terakhir, Rina juga mengatakan bahwa pasien yang memang sudah terdaftar sebagai peserta KIS APBD/APBN, maupun BPJS PBI/APBN, saat mendapat pelayanan dari rumah sakit  pasti gratis tidak diminta apapun.


Laporan: NR