FSPPB Balongan Tuntut Pemerintah Pertahankan Bisnis LNG

Iklan atas Semua Halaman 970x250

Header Menu

FSPPB Balongan Tuntut Pemerintah Pertahankan Bisnis LNG

12 Juli 2019



INDRAMAYU - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Balongan Indramayu, menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan bisnis LNG, pada Jum'at (12/07/2019).

Menurut ketua FSPPB Balongan Tri Wahyudi, pengalihan bisnia gas existing, LNG existing, Jargas & SPBG dari Pertamina ke PGN akan menyebabkan potensi kerugian negara karena kepemilikan saham publik (swasta/lokal/asing) di PGN sebesar 43,04%.

"Pekerja pertamina yang tergabung dalam FSPPB menyatakan bahwa bisnis LNG merupakan bisnis masa depan perusahaan yang harus dijaga eksistensinya sehingga negara akan mendapatkan 100% keuntungan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat." Ujar Tri.

"Oleh sebab itu FSPPB menyampaikan 4 tuntutan diantaranya adalah pemerintah wajib mempertahankan proses bisnis LNG pada pertamina yang keuntungannya 100% milik negara meminta pemerintah RI (cq. Menteri energi & sumber daya mineral) untuk memastikan pertamina dapat menyusun program kerja rencana bisnis LNG yang mendukunh security of supply nasional baik jangka pendek ataupun jangka panjang untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional."

"Terakhir, mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan melalui holding migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negera akibat kepemilikan saham publik di PGN sebesar 43,04%." Lanhutnya.

Pertamina adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang mempunyai wewenang untuk mengelola sektor hulu & hilir minyak dan gas bumi Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai UUD RI Tahun 1945 pasa 33 ayat 3.

Sejak 62 tahun yang lalu, Pertamina telah membuktikan eksistensi & dedikasinya dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional & salah satu BUMN yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.


Laporan: NR