Orang Baik Tak Seharusnya di Penjara

Iklan atas Semua Halaman 970x250

Header Menu

Orang Baik Tak Seharusnya di Penjara

2 Juli 2019



JOURNALNEWS
- Implementasi dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi .

Namun, PP ini terfokus dalam tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan tata cara pemberian penghargaanya saja tanpa mempertimbangkan bentuk ancaman yang akan diterima oleh Pelapor.

Hal ini terjadi pasca OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang terjadi pada Bulan Desember 2018 lalu.

Aktivis anti korupsi yang juga Dosen kini tersandung kasus dugaan ikut serta dalam kasus KPK gadungan sedang mengalami hal pahit dalam pengalaman hidupnya, kini dia harus jadi tahanan titipan di Lapas kelas 2B Cianjur.

Status saksi seakan cepat berubah jadi tersangka padahal apabila melihat dari kronologis kejadian, tersangka hanyalah penyambung lidah antara Mustajab yang dinilai bagaian dari KPK.

Adapun sejumlah uang titipan yang akan di titipkan melalui RM ini pernah di tolak karna takut jadi malapetaka, namun di waktu yang bersamaan, mustajab (orang yang dikira bagian dari KPK) terus menerus menelpon agar menyampaikan Nomor rekening miliknya melalui RM.

Di waktu yang terpisah "HO Plt Kepala Dinas Pendidikan berencana menambah sejumlah uang sebagai bentuk terimaksih, Namun diluar dugaan beberapa detik setelah uang diserahkan terjadilah penggerebekan yang menciduk Mustajab.

Dari sinilah pelaporan hinga bingar pemberitaan itu ramai di dunia maya, hingga menyeret empat saksi untuk di proses.

Siapakah yang akan di proses selanjutnya? Silahkan terus simak proses setiap persidangannya.

Yang pasti peran serta masyarakat melalui PP 43 Tahun 2018 harus betul betul memproteksi keselamatan para pelapor dan penggiat anti korupsi di tanah air ini, sehingga tidak ada lagi korban koraban selanjutnya. ( Tim )