Notification

×

Iklan

Iklan300x100

Anwar Yasin : Jangan Ada Kecurangan Dalam PPDB

Saturday, June 13, 2020 | 17:07 WIB Last Updated 2020-06-13T10:08:04Z

INDRAMAYU //- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai digulirkan. Seluruh daerah di Indonesia saat ini sudah mulai membuka pendaftaran siswa baru. Pemerintah menyusun ulang mekanisme dan merubah beberapa aturan sebelumnya sebagai bagian dari evaluasi dan penyesuaian kondisi di tengah pandemi.

Meskipun di tengah kondisi terbatasnya mobilisasi massa, namun pendidikan haruslah tetap berjalan. Karena sesungguhnya pendidikan adalah pondasi suatu bangsa.
Pemerintah melakukan upaya penyesuaian dengan melaksanakan PPDB melalui situs daring masing-masing daerah Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran pandemi Covid-19 dengan tidak melakukan kontak langsung antar manusia.

Tak hanya bagi para calon peserta didik, Para panitia PPDB tiap daerah juga melakukan social distancing dan panduan protokol
kesehatan dengan melakukan pertemuan virtual, Beberapa aturan fundamental yang diubah dalam PPDB kali ini adalah
jumlah kuota setiap sekolah.

Tahun lalu, kuota dengan sistem zonasi adalah 80%, Sisanya diterima melalui jalur prestasi, perpindahan dan afirmasi. Tahun ini, kuota
zonasi hanya memiliki jatah 50%. Aturan ini menyesuaikan dengan kondisi tiap sekolah yang tidak sepenuhnya mampu mengisi kuota zonasi dan juga mengantisipasi sekolah yang mendapatkan calon peserta didik melalui jalur
prestasi atau yang lainnya.

Pemerintah menyediakan dua opsi cara pendaftaran. Pertama, pendaftaran para peserta didik dengan cara kolektif dan didaftarkan oleh sekolah sebelumnya. Kedua, dengan mendaftarkan diri secara mandiri. Sekolah dituntut untuk menyediakan fasilitas untuk mendaftarkan para siswanya yang ingin
melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Aturan ini membuat sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana penunjang dan jauh dari akses teknologi untuk berkesempatan membantu para siswanya mendaftar di periode PPDB. Begitupun dengan kondisi para siswa yang tidak memiliki fasilitas yang terkoneksi dengan internet harus berfikir ulang untuk mendaftarkan diri di masa PPDB.

Pelaksanaan PPDB nyatanya memiliki evaluasi yang besar sejak dua tahun yang lalu, Sistem zonasi tercatat memiliki beberapa permasalahan, seperti ada siswa yang tidak terakomodasi, tidak bisa mendaftar kemanapun, penyebaran sekolah yang tidak merata, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi, hingga permasalahan transparansi sekolah dalam menerima peserta didik baru.

Dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak yang diterima oleh sekolah melalui jalur ‘khusus’,
diluar dari jalur zonasi atau yang lainnya. Hal tersebut menuai kontroversi dan transparansi sekolah dalam menentukan siapa saja yang diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut.

Kredibilitas panitia PPDB dipertaruhkan. Jangan sampai terjadi lagi kasus diterimanya peserta didik tanpa melalui jalur yang telah disediakan, Tentunya PPDB disusun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, Siapapun boleh memasuki sekolah yang
dianggap favorit, selama memenuhi kriteria dan tidak menyalahi aturan.

Proses pelaksanaan PPDB harus terus diawasi dan dipantau oleh seluruh pihak agar
berjalan dengan baik, Maka, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mencari metode termudah.

Meskipun pelaksanaan PPDB berbasis daring, akan tetapi penetapan hasil keputusan terkait PPDB dilakukan oleh satuan pendidikan yang
terdiri dari tenaga pendidik dan kepada satuan pendidikan, Pemerintah harus melibatkan seluruh elemen yang menjalankan fungsi pengawasan, seperti Saber Pungli Jabar, Saber Pungli nantinya bertugas sebagai pihak yang mendeteksi adanya kecurangan di ruang-ruang virtual dan melakukan upaya pencegahan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng DPR/DPRD sebagai bentuk checks and balances terhadap kebijakan pemerintah, Pemerintah sebagai pelayan urusan-urusan masyarakat harus menjunjung tinggi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 UU No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan AUPB yang mencakup tentang kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Prinsip tersebut dapat dijalankan dengan
melibatkan seluruh elemen pelaksanaan kebijakan, termasuk pihak yang menjalankan fungsi pengawasan. Dengan begitu, pemerintah dapat memilimalisasi penyalahgunaan kewenangan dan terhindari dari kecurangan-kecurangan yang dikhawatirkan terjadi dalam pelaksanaan PPDB pada tahun ini.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XII, H. Anwar Yasin


EM
×
Berita Terbaru Update