Notification

×

Iklan

Iklan300x100

Nova Andika Pertanyakan Tak Dimasukannya TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dan Larangan Organisasi PKI dalam RUU HIP

Saturday, June 13, 2020 | 21:32 WIB Last Updated 2020-06-13T14:33:04Z

JAKARTA //- Dalam kesempatan ini Nova Andika, Ketua Bid. Hukum & Kebijakan Publik PP BAMUSI PDI Perjuangan menyampaikan pembumian pancasila sama semangatnya dengan gencarnya pembahasan RUU HIP.

Menurut dia, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasil/RUU HIP yang kini sedang menjadi isu hangat di publik kita, menarik tuk dicermati sebagai bagian diskursus yabg sangat penting menentukan arah pengembangan Kebangsaan kita.

“Saya mengkritisi dengan adanya sikap kawan saya separtai (PDI-P) di Parlemen dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah sebagaimana dipublikasi media dan tidak pernah dibantahnya hingga kini, yakni sikap dan pikiran politiknya yang tidak mau memasukkan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dan Larangan Organisasi PKI, dan Larangan Penyebaran Paham Komunis dalam Konsideran RUU HIP,” tegas Nova dalam diskusi RUU HIP yang digagas Gus Sholeh MZ sebagai Ketua Jamaah Pengajian Kebangsaan Sabtu (13/6/2020).

Dia lantas mempertanyakan sikap  Basarah yang menolak memasukkan TAP MPRS tersebut mudah memantik resistensi masyarakat yang telah menjadikan pancasila Vis a Vis Komunisme dan Partai Komunis Indonesia/PKI.

“Sama halnya dengan sikap terbuka saya yang pernah mempertanyakan salah satu dewan pengurus pusat partai Ribka Tjiptaning mengapa tidak ditarik saja 2 buku yang pernah ditulisnya karena judul 2 buku itu bersifat stimulatif dan atau provokatif terhadap publik Indonesia yang pernah dikecewakan oleh PKI,”

Dalam RUU HIP kata Nova, sejarah Pancasila itu lahir juga perlu dimasukkan dalam suatu paragraf khusus, lantaran Pancasila lahir sebagai titik kulminasi dari penolakan rakyat atas Konsep NASAKOM, dimana Bung Karno berupa realistis menyatukan Tiga Kekuatan Besar saat itu yakni ; Nasionalis-Agama & Komunis Pancasila.

“Ringkas kata, tidak memasukkan TAP MPRS larangan PKI dan Larangan penyebaran paham komunis, sesungguhnya menjadi bentuk pengingkaran terhadap Pancasila itu sendiri,” jelas dia.

Dia mengingatkan, sama pentingnya juga untuk memasukkan larangan organisasi HTI, Gerakan Terorisme, paham kapitalis dan liberal yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia secara membabi buta, ke dalam Konsideran RUU HIP.
.
×
Berita Terbaru Update