-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Plt Bupati Terlambat Minta Pendampingan Anggaran Covid, Kasi Datun : Kita Tetap Dampingi Dengan Maksimal*

Friday, 19 June 2020 | 19:06 WIB Last Updated 2020-06-19T12:06:52Z
Andi Irawan Haqiqi (Kasi Datun Kejari Indramayu)

INDRAMAYU //- Kepala seksi perdata & tata usaha negara (Kasi Datun) kejaksaan negeri Indramayu, Andi Irawan Haqiqi menyatakan akan tetap melakukan pendampingan hukum anggaran Covid-19 secara maksimal, meskipun Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat terlambat meminta pendampingan.

"Sebenarnya baik diminta maupun tidak, kami harus mendampingi, namun secara formal surat permohonan pendampingan dari Plt Bupati itu baru masuk tanggal 2 Juni 2020. Memang terlambat tapi, kita juga tidak bisa menolak dan akhirnya dengan kebijakan kepala kejaksaan negeri, kita tetap mendampingi kedepan tentunya lebih maksimal," kata Andi Irawan, ditemui diruangannya pada Kamis (18/06/2020).

Ia menjelaskan bahwa pendampingan hukum datun sifatnya by future artinya tindakan yang akan dilakukan, sehingga tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi.

"Oleh sebab itu, yang sudah terjadi itu kita evaluasi, namun tidak bisa merubahnya karena pada perencanaan kita tidak ikut," tuturnya.

Andi Irawan juga meminta agar setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat surat permohonan pendampingan hukum secara pribadi agar lebih detail.


"Karena kalau permohonan dari Plt Bupati ini umum sifatnya, dia (Plt Bupati_red) meminta semua harus didampingi kejaksaan, itu sulit untuk kita, padahal di kejaksaan itu satu per satu permohonan, misal dinas kesehatan seharusnya dinas kesehatan bermohon ke kita. Namun di sini global, itu agak berat karena personel kami juga terbatas," tandasnya.

Namun sekali lagi, Andi mengatakan bahwa hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk melakukan pendampingan hukum secara maksimal.

Selain itu, disinggung terkait perubahan data anggaran Covid-19 sebesar 196,1 Milyar yang disampaikan oleh kepala kejaksaan negeri Indramayu Douglas Nainggolan, kasi datun megungkapkan bahwa anggaran tersebut masih bergerak, ketika audit nanti baru akan terlihat.

"Perubahan data anggaran Covid-19 yang dikemukakan kajari itu ranahnya tekhnis, memang itu ada yang terealisasi, disiapkan, kemudian sisa. Jadi, itu masih bergerak kita tidak bisa bicara sekarang, saat selesai semua tahapan ada audit disitu kelihatan nanti," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, kepala kejaksaan negeri Indramayu Douglas Nainggolan mengungkap data anggaran Covid-19 kepada publik dimana dana tersebut dibagi ke tiap SKPD diantaranya dinas kesehatan 69 Milyar, dinas sosial sudah terealisasi 9,2 Milyar dari usulan 78,7 Milyar, dinas perhubungan 17 Milyar, BPBD 950 Juta, yang distok & belum digunakan adalah penanganan dampak ekonomi senilai 47,5 Milyar.


Akan tetapi, pada Kamis (18/06/2020) kemarin saat audiensi bersama beberapa masyarakat Indramayu, kajari kembali mengungkapkan data anggaran Covid-19 namun dengan nominal yang berbeda untuk tiap-tiap dinas yaitu usulan 22, 8 Milyar & realisasi 10 Milyar untuk dinas kesehatan, usulan 3,09 Milyar & realisasi 1,27 Milyar dinas perhubungan, usulan 37,95 Milyar & realisasi 12,61 Milyar dinas ketahanan pangan, usulan 22,03 Milyar & realisasi 5,28 Milyar BPBD, usulan 242 Juta & realisasi 150 juta dinas sosial, usulan 2,75 Milyar & realisasi 2,6 Milyar Sat Pol PP, usulan 6 Milyar untuk dinas perdagangan dan perindustrian, yang terakhir usulan 5,5 Milyar & realisasi 4,4 Milyar untuk kecamatan se-kabupaten Indramayu.


NR
×
Berita Terbaru Update