-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

RUU HIP dan Ancaman Kekuasaan Tirani

Friday, 19 June 2020 | 22:25 WIB Last Updated 2020-06-19T15:25:54Z

IINDAMAYU //_, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan menjadi sumber hukum segala aturan yang ada di negara Indonesia. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 2 UU 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila berada di tingkat tertinggi dari seluruh hukum 
positif yang ada di Indonesia. 

Maka, keberadaan Pancasila sangat fundamental bagi keberjalanan bangsa ini. 
Sejak 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, negara bertugas untuk menjaga dan melindungi ideologi bangsa ini. Pancasila merupakan representasi Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat. 

Begitupun dengan segala aturan yang mengikat masyarakat. Pancasila menjadi konsensus bangsa untuk lahir sebagai bangsa yang besar. Meski begitu, negara tidak serta merta memiliki hak untuk mengatur penafsiran dari Pancasila. Kehadiran pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi 
Pancasi (RUU HIP) rupanya menjadi persoalan yang besar. 

Bagaimana tidak, pemerintah selaku penyelenggara negara berupaya untuk menafsirkan ideologi bangsa yang telah mengakar kuat di Indonesia selama 74 tahun. Tentu hal ini menimbulkan kontroversi, karena selama ini tidak ada satupun yang bisa dan dapat menafsirkan suatu ideologi bangsa yang besar ini. Selain itu, tujuan dibuatkannya RUU ini tidak jelas. 

Bagaimana mungkin pembuatan undang-undang yang nantinya akan menjadi hukum positif memiliki alasan yang tidak jelas. Dan 
juga, nyatanya isinya mengandung banyak multitafsir sehingga berakibat pada kemungkinan terjadinya kesewenangan penguasa, Digulirkannya pembahasan RUU HIP seolah mengindikasikan lahirnya penguasa tirani yang baru sebagai akibat dibuatkannya tafsiran Pancasila sesuai kehendak penguasa. 

Rancangan aturan tersebut menjadi legitimasi negara untuk memarjinalkan suatu kelompok atau golongan dan tindakan kriminalisasi terhadap sesiapa yang bertentangan dengan kehendak negara, Pemerintah beralasan bahwa dibuatkannya RUU HIP selain menafsirkan 
Pancasila adalah sebagai bentuk upaya negara dalam menjaga ideologi bangsa. 

Alasan tersebut sangatlah rancu. Pemerintah dapat bertindak terhadap semua 
pihak yang mengancam kedaulatan negara dengan beberapa undang-undang, seperti UU Terorisme. Apabila UU Terorisme dianggap belum cukup untuk menjaga kedaulatan bangsa, maka kinerja aparat penegak hukum dipertanyakan, Artinya, pemerintah tidak serius dalam memecahkan persoalan bangsa dan fokus
pada upaya pencegahan yang tidak beralasan. 

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak dapat dipertentangkan lagi. Namun, pembahasan penafsiran Pancasila selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Sejak tahun 1955, pembahasan tentang 
Pancasila selalu menuai conflict of interest dan berakhir dengan tidak menghasilkan apa-apa. 

Pembahasan Pancasila diakhiri keluarnya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 dengan dibubarkannya konstituante yang membahas tentang Pancasila, Apabila pemerintah masih bersikeras untuk membahas RUU HIP, maka pemerintah akan tetap mengulang kejadian yang sama, Pembahasan Pancasila artinya sama saja dengan membahas bagaimana negara ini bekerja. 

Padahal, selama ini Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bebas tafsir. Siapapun yang mendeklarasikan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menjunjung tinggi Pancasila. Bukan berarti pemerintah sebagai penguasa berhak untuk menafsirkan Pancasila dan bertindak sewenang-wenang. Karena nantinya jika RUU ini disahkan, akan ada instrumen baru sebagai pelaksana RUU tersebut. 

Dan instrumen tersebut akan sangat berpotensi untuk bertindak berdasarkan pesanan penguasa. Bukankah hal tersebut seperti bentuk baru tirani kekuasaan, Daripada membahas RUU yang bukan merupakan prioritas utama, maka lebih baik pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang secara jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa ini. 

Sudahlah cukup bangsa ini disibukkan fikirannya dengan kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan staf khusus milenial yang hanya mengahabiskan anggaran negara dan tidak
memiliki dampak bagi masyarakat. Pembahasan RUU HIP mengindikasikan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengelola negara dan hanya bermain-main dengan 
kekuasaan. 

Oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XII, H. Anwar Yasin


Em
×
Berita Terbaru Update