-->

Notification

×

Bansos Jabar Tahap II, Masawi: "Mau Mengadukan Masyarakat Dengan Saya? Begitu? Mumet!"

Thursday, 30 July 2020 | 07:32 WIB Last Updated 2020-09-22T15:50:01Z

SUBANG //-Komitmen layanan publik Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, ditunjukkan Kades Mulyasari, Hasanuddin Masawi pada pelaksanaan distribusi bantuan jaring pengaman sosial dampak pandemi Covid-19 bersumber dari APBD Kab. Subang Tahap III, Selasa (28/07/2020) di Aula Desa Mulyasari.

Masawi menjadwal pelaksanaan distribusi berdasarkan wilayah dan waktu yang telah ditetapkan berdasar musyawarah/mufakat seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal itu dilakukannya untuk melindungi warganya dari potensi paparan Virus Corona sesuai protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku.


"Kami buatkan jadwal pembagian agar tidak terjadi penumpukan warga, kasihan warga yang sudah sepuh kalau sampai harus mengantri berjam-jam.
Lalu kami juga lakukan itu sebagai upaya pencegahan pandemi Covid-19," ucapnya.

Namun disamping itu, Masawi juga sedikit menyentil bantuan sosial dampak pandemi Covid-19 dari Provinsi Jawa Barat Tahap ke-2 lalu, yang mengalami pengurangan jumlah kuota penerima bantuan yang cukup signifikan bagi warganya.

"1426 KK warga Desa Mulyasari mendapat Bantuan Sosial Provinsi Tahap I. Pada Bansos Provinsi Jabar Tahap II, sudahlah lama turunnya (terlambat proses distibusinya) dibanding dengan bantuan dari sumber lain, lalu ketika cair hanya untuk 680 KK saja.
Disangka (warga) desanya yang macam-macam.
Padahal maaf, kita tidak pernah memotong untuk menikmati bantuan tersebut.
Jadi janganlah mendengung-dengungkan menjanjikan masyarakat mendapat bantuan.
Saat masyarakat menuntut dan menagih janjinya. Tiba-tiba pelaksanaan di lapangan tidak sesuai.
Mau mengadukan masyarakat dengan saya? begitu? Mumet!" kata Masawi dengan nada kesal.


"Akhirnya bagaimana cara solusinya? Ya Musdes lagi. Musdes merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di desa. Disepakati (dalam Musdes), bantuan dibelah (dibagi) menjadi dua, nah kan yang demonya jadi sedikit.
Coba kalau langsung diberikan by name by address, pasti yang demonya banyak, 800 KK lebih!," imbuhnya.

"Jadi akhirnya pemerintah desa kadang dinilai gak ada benernya, padahal kami siang malam bekerja update data (calon penerima bantuan)," pungkasnya dengan raut muka murung.


Laporan : Aahamzah

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update