-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Biro Haji Tawarkan Harga Murah, Jaksa Jerat Terdakwa UU Baru NKRI.

Friday, 24 July 2020 | 14:45 WIB Last Updated 2020-07-24T08:10:24Z

INDRAMAYU //- Daftar tunggu ibadah haji yang mencapai bertahun-tahun lamanya dan harga pemberangkatan yang dirasa tinggi, memicu sebagian masyarakat mengambil jalan pintas untuk bisa segera menunaikan salah satu rukun Islam ini.

Yakni Salah satunya adalah dengan iming-iming harga murah dan pemberangkatan cepat melalui biro penyelenggara khusus ibadah haji yang melayani perjalanan haji ONH plus.

Lutvi, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Indramayu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap biro perjalanan haji dan umroh yang menawarkan berangkat cepat dan harga murah dibawah standar yang ditentukan pemerintah.

Dia mencontohkan seperti perkara yang sedang ditanganinya di kejaksaan negeri indramayu, CS dan ROF, dua orang terdakwa yang tinggal di kecamatan jatibarang pada tahun 2019 lalu telah menawarkan ke masyarakat setempat ibadah haji dengan harga murah dan berangkat cepat untuk pelaksanaan haji khusus setara Ongkos Naik Haji (ONH) plus.

"Mereka menawarkan ONH plus ini dengan harga Rp.135 .000.000,- sementara diketahui, untuk normalnya harga ONH plus mencapai kurang lebih Rp. 500.000.000,-" ungkap Lutvi diruang kerjanya, kamis 23/7/2020.

"Ternyata antusias dari masyarakat jatibarang yang ingin melaksanakan ibadah haji banyak, Hingga mencapai kurang lebih 20 orang calon jama'ah berminat melakukan haji khusus itu." tambahnya.

"Dalam prosesnya, pelaksaan haji khusus yang diselenggarakan oleh para terdakwa ini ternyata secara yuridis perijinan, mereka tidak izin di Departement Agama setempat, artinya, para terdakwa memberangkatkan jema'ah untuk melaksanakan haji ini secara ilegal." jelas Lutvi.

Lanjut Lutvi, Karena Peminat haji membludak, para terdakwa merasa kewalahan, sehingga berkoordinasi kepada biro jasa dari Jakarta Timur yang notabene sudah berpengalaman.

"Akhirnya, ketika jama'ah yang ingin ikut membludak, mereka minta tolong ke orang jakarta, Sultan dan Samira, karena menurut informasi yang kami dapat, profil mereka adalah penyelenggara haji di jakarta timur dan sudah berpengalaman."

"Ternyata penyelenggara di Jakarta Timur memberangkatkan para jema'ah tidak menggunakan visa haji, melainkan, yang mereka berikan kepada para jama'ah adalah visa ziarah, visa samsiah dan amil." terangnya

"Jadi sampai disana (mekkah_red) jama"ah terkatung-katung, sehingga beberapa jama'ah lapor ke KBRI, KBRI meneruskan ke bareskrim." tambah Lutvi

Dia membeberkan bahwa para terdakwa dijerat Undang-Undang (UU) yang baru di sahkan pada april 2019 di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"UU yang kita pakai dalam tuntutan ini yaitu UU terbaru di Indonesia, baru kejari Indramayu yang akan menggunakan UU ini, UU no 8 tahun 2019 mTentang Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah."

"Terdakwa Kami ajukan dakwaan Pasal 121 berbunyi setiap orang yang tanpan hak bertindak sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Pasal 114 berbunyi setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus." ujarnya.

Diketahui, perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri indramayu untuk disidangkan pada senin pekan depan.(Nr)
×
Berita Terbaru Update