-->

Notification

×

Rehabilitasi SMP Negeri 8 Pamekasan Terkesan Asal Jadi

Sunday, 26 July 2020 | 13:52 WIB Last Updated 2020-07-26T06:52:47Z

PAMEKASAN //- Dalam rangka meningkatkan dunia Pendidikan, Pemerintah menurunkan bantuan melalui berbagai program dengan menggelontorkan dana untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana demi tercapainya keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar siswa didik yang ada di setiap daerah, namun sangat disayangkan hingga sampai saat ini masih banyak para oknum yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. 

Seperti halnya yang terjadi di SMP Negeri 8 Kabupaten Pamekasan, yang mendapatkan bantuan pemerintah untuk rehabilitasi gedung ruang kelas namun diduga direalisasikan tidak sesuai juklak juknis yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan bantuan rehabilitasi ruang kelas yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2020, disinyalir banyak penyimpangan Program ini seolah telah menjadi ajang korupsi berjamaah para pihak terkait. Pihak pelaksana di sekolah terkesan masih berupaya untuk mengambil keuntungan pribadi dari dana yang diterima bahkan tidak transparan.

Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Pamekasan, Abdul qodimul Azal saat wartawan melakukan konfirmasi (25/07/2020) mengatakan jika kegiatan ini adalah rehabilitasi ruang guru, perpustakaan dan pembangunan jamban senilai Rp.600.000.000,-.

"Papan nama kegiatan memang tidak dipasang mengenai anggaran enam ratus juta rupiah menurut kami kegiatan itu sudah sesuai" ujar pak azal.

Sekretaris DPD INAKOR mengatakan bahwa rehabilitasi ruang guru SMPN 8 terkesan asal jadi dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran tersebut, Ia berharap kepada instasi terkait dapat mengecek atau memeriksa (audit) pengelolaan anggaran yang di kelola oleh pihak swakelola sekolah.

"Pihak swakelola sekolah SMP Negeri 8 Pamekasan diduga pengerjaannya asal jadi saja dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran pembangunan rehabilitasi ruang guru dan perpustakaan tersebut dan berharap instasi terkait seperti unit Tipikor, BPK Provinsi Jawa timur dan dapat mengaudit anggaran mereka," ungkap Amir. 


Dari pantauan Journalnews.com dilapangan didapati beberapa hal yang diduga tidak ada keterbukaan publik di lokasi Rehabilitasi gedung sekolah tersebut, diantaranya tidak ada papan nama kegiatan dan 80% besi telah berkarat tau bertagar namun tetap dibiarkan kegiatan rehabilitasi tersebut diduga kuat lepas dari pengawasan pihak terkait sehingga terkesan asal jadi. 


Laporan : (Mtr/mir)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update