-->

Notification

×

Diduga Pungli Perogram Prona Sertipikat Tanah Oleh Oknum Desa

Thursday, 27 August 2020 | 17:15 WIB Last Updated 2020-08-27T10:15:46Z

JOURNAL CIANJUR //- PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. (PRONA)  diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. ... PRONA dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.26 Sep 2012
Prona adalah Proyek Operasi Nasional Agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah ujar kadus

Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum. Pegawai Desa sirnagalih Kecamatan cilaku Kabupaten cianjur

Di dusun sirnagalih hasil temuan wartawan journal news di lapangan Menurut nara sumber yang tidak bisa di sebut namanya pendaftaran program prona memang benar adanya pendaftaran dari tahun 2018 sampai saat ini belum juga selesai padahal sudah di pungut biaya dengan pegawai desa ada yang satu juta ada juga yang satu juta lima ratus ribu rupiah (1500.000) masyarakat sudah menunggu hasil dari pada program prona sartifikat sebidang tanah tersebut namun saat ini belum ada kejelasan nya

Ketika wartawan menemui di kantor nya di terima dengan baik paparnya sangat berterimakasih atas kedatangan rekan media bisa berbicara terkait seputar program prona tahun 2018 memang betul betul ada program prona sartipikat tanah tapi belum selesai karna masih ada kekurangan dari administrasi sehingga sampai saat ini belum di peroses
Ungkap di wawancara 25/8/2020

Di sinilah oknum desa diduga menyalahgunakan wewenangnya. ia diduga berniat mencari keuntungan pribadi dengan memungut penerima program (PTSL) sebidang tanah untuk mendapat kan prona Biaya tersebut di luar batas kewajaran.

pelaku Sementara disangkakan dengan pasal 12 Huruf E, yakni Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar

Ternyata pegawai desa terkait pendaftaran prona memang betul ada, akan tetapi belum selesai karena masih kekurangan persaratan sehingga sampai saat ini masih dalam peroses pungkas kadus Rilis Ateng permana/Nurdin

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update