-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Diduga Oknum Desa, Kecamatan Dan Anggota Polsek Sukaluyu Terima Uang Suap Dari Galian C

Wednesday, 16 September 2020 | 23:12 WIB Last Updated 2020-09-16T18:08:30Z


CIANJUR //- Banyaknya Galian C Yang Berada Di Kecamatan Sukaluyu Cianjur seakan jadi pembicaraan warga bahkan pihak pemerintah setempat pun seakan di biarkan saja karena diduga ada uang pemasukan setiap bulan nya atau jatah.


Menurut data yang kami himpun dari berbagai informasi warga, galian C tersebut diduga tidak berizin alias Ilegal sehingga melakukan Penyuapan terhadap pemerintahan setempat seperti Pemasukan Kepada Pihak Desa, Pihak Kecamatan dan Pihak Anggota Polsek agar aktifitas galian pasir tetap berjalan.

 

Sementara di lahan kritis eks Galian tipe c di Kecamatan Sukaluyu, hingga saat ini belum mengantongi perizinan yang ditentukan. “Yang terjadi di lokasi kan ada aktivitas mengeluarkan material atau komoditas  bahan galian, sebagai pengelola ya  harus memegang izin.




Izin yang dimaksud ialah Izin Usaha Pertambangan (IUP) spesifik lagi dalam hal operasi produksi untuk penjualan. Kepemilikan IUP ini sebagai salah satu syarat pengelola untuk mengeluarkan dan menjual material di eks galian c.


Berdasarkan UU 4/2009 dan PP 23/2010, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif antara lain radium, thorium, uranium. Mineral logam berupa emas, tembaga dan lainnya. Mineral bukan logam antara lain intan, bentonit. Kemudian batuan seperti andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug. Selanjutnya batubara antara lain batuan aspal, batubara, gambut. 


Warga yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan, '' mengacu pada aturan, revitaliasi eks galian c di, Wilayah Kecamatan Sukaluyu Cianjur bila dilihat dari undang undang tersebut, termasuk dalam kategori pertambangan batuan. Selain IUP, pengelola wajib mematuhi ketentuan UU 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.



Ia pun mengutip ketentuan pidana  pelanggaran UU 4/2009, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.


Selain itu, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara, yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.'' ungkapnya.

Laporan: H,. Asep MM / Korwil Jabar

×
Berita Terbaru Update