-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Oknum Anggota DPRD Majalengka Diduga Terlibat Transaksi Jual Beli Proyek, DPP PBH Lidik Krimsus RI Ajukan RDPU Kepada Ketua DPRD

Saturday, 12 September 2020 | 10:22 WIB Last Updated 2020-09-12T03:22:16Z
Ilustrasi

Majalengka//-- Surat Perintah Kerja (SPK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada salah satu Kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan menggunakan dana yang bersumber dari Bantuan Provinsi, diduga diperjualbelikan.
Adanya dugaan jual beli SPK proyek tersebut diungkapkan oleh  Sekjend Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Bantuan Hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (PBH Lidik Krimsus RI), Elim Makalmai.Jumat (11/09/2020)

saat ditemui awak media di bilangan Majalengka Kulon,  kemarin. Ia bertutur bahwa ada informasi pengaduan masyarakat (dumas) ke pihaknya yang meminta konsultasi dan pendampingan hukum dalam hal menyikapi adanya praktik jual beli proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Majalengka. 

Menariknya, dalam keterangannya itu Elim mengungkapkan bahwa jual beli proyek itu diduga melibatkan Oknum anggota DPRD  Kabupaten Majalengka, yang dibeeikan oleh DPUTR kepada penyedia jasa sebab dikatakan Elim bahwa proyek itu bersifat penunjukan langsung.

Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa dalam SPK tersebut tertera jelas nama penyedia jasa dan keterangan lain layaknya yang biasa tertera pada SPK proyek, yang mana nilai proyek dimaksud hampir mencapai dua ratusan juta rupiah. Ia juga menuturkan bahwa proyek tersebut diduga dijual oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga untuk dikerjakan, yang pada akhirnya bermuara pada dumas tersebut.

“Ini ada indikasi jual beli proyek sebab sifatnya penunjukan langsung. Kami sedang dalami dumas yang masuk, dan untuk itu kami siap surati Ketua DPRD Majalengka agar DPRD Majalengka mengundang Kepala Dinas terkait dan oknum anggota DPRD yang diduga turut berperan dalam hal dugaan praktik jual beli proyek tersebut, agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sebab saya kira ada inidikasi transaksional KKN yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan proyek seperti ini. "Tukasnya

Biasanya dugaan praktik KKN seperti ini dikarenakan adanya kedekatan emosional pihak penyedia jasa dengan pejabat pada dinas terkait. Ini yang mau kami perjelas dengan cara melakukan investigasi,” jelas Elim.

Lebih lanjut, Elim mengatakan bahwa dumas yang diterima pihaknya itu akan segera disikapi serius, dan jika dugaan itu benar, maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dan siap mengawalnya hingga berkepastian hukum.

"Kuat dugaan ada oknum anggota DPRD Majalengka yang terlibat dan menurut informasi, oknum anggota DPRD ini berperan sebagai pembeli proyeknya. Padahal, menurut hemat kami, harusnya anggota DPRD itu menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan di wilayah hukum Majalengka ini agar pembangunan yang dilaksanakan itu berkualitas dan dapat mendorong terwujudnya program kerja Pemda Majalengka yang mampu menyejahterakan rakyat Majalengka.”
“Tetapi jika benar ada oknum anggota DPRD Majalengka yang justru kuat dugaan terlibat dalam hal jual beli proyek seperti ini, maka saya kira proyek yang dilaksanakan di Majalengka ini oleh penyedia jasa dengan tanda kutip nakal seperti ini, tidak akan mampu mendorong terwujudnya visi Pemda Majalengka dan harapan rakyat banyak,” tandas Elim.

Selain Elim, Pengawas DPP PBH Lidik Krimsus RI, Suwondo kepada wartawan menuturkan kekecewaannya. sebab, menurut dia harusnya anggota DPRD itu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. “Harusnya (anggota DPRD, red) memberikan contoh dan teladan yang baik. Bagaimana proyek yang dikerjakan itu bisa berkualitas dan bisa dinikmati masyarakat Majalengka apabila anggota di tubuh legislatif itu sendiri turut mengambil keuntungan dari proyek seperti itu dengan cara-cara yang tidak terpuji? Yang pasti kualitas pekerjaan tidak akan bisa dipertanggungjawabkan, walaupun setiap proyek itu ada tenggang waktu pemeliharaannya. Kenapa saya singgung hal itu? Sebab yang pasti kualitas pekerjaan akan menjadi tidak optimal karena peruntukan dananya tidak optimal juga sebab harus dicubit sana sini,” kesal Suwondo, yang juga adalah pendiri Insan Pers


Laporan: Asep Suhendra
×
Berita Terbaru Update