-->

Notification

×

Kades Jatisari Sindang Barang Diduga Ikut Kampanye Pilkada, Dapat Diancam Pidana Penjara 6 Bulan

Wednesday, 28 October 2020 | 13:54 WIB Last Updated 2020-10-28T07:12:51Z



Gambar: Kades J (Jaket biru dan bertopi hitam) berfose bersama perangkat Desa Jatisari lainnya dan diduga turut berkampanye untuk pemenangan salahsatu Paslon di Pilkada CIanjur.

Kades Inisial J Desa Jatisari Sindang Barang Diduga Turut Kampanye Untuk Paslon Tertentu


CIANJUR//JN: Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 semakin mendekati momentumnya, tepat 09 Desember 2020 pesta rakyat itu akan dilaksanakan, semua akan bergembira dalam nuansa Pesta Demokrasi lima tahunan untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupatinya. Namun alangkah ironis ketika Demokrasi seharusnya diupayakan dengan cara-cara yang prosedural, tidak sedikit oknum ASN, Birokrat, ataupun pihak-pihak yag diharamkan untuk berkampanye malah "latah" mengkampanyekan salahsatu Paslon. 




Hal ini seperti yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, Kepala Desa dan perangkatnya terindikasi melakukan Kampanye mendukung Salahsatu Paslon. 


"Kejadiannya hari ini, Rabu (28/10) pada saat peringatan hari Sumpah Pemuda. Pemerintah Desa Jatisari, Kades J dan perangkatnya memperingati Sumpah Pemuda, dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih di sepanjang jalan bersama masyarakat. Saat itulah mereka berkampanye dengan berfoto riang didepan Baligho salahsatu paslon sambil mengacungkan simbol tiga jari, ini tidak benar." ungkap salah seorang aktivis Cianjur Selatan yang enggal disebutkan namanya.


Gambar: Perangkat Desa Jatisasri, terindikasi tidak netral dalam Pilkada Cianjur, dan bisa dilaporkan kepada Panwascam setempat.

Lantas iapun menambahkan, bahwa ini harus segera dilaporkan ke Panwascam, karena jelas melanggar aturan dan perundangan tetang Pemilu.


"kami akan laporkan ke Panwascam setempat, karena jika dibiarkan ini berbahya dan akan merugikan paslon lainnnya. Jadi tolonglah patuhi aturan dan UU yang sudah ada, jangan mentang-mentang sedang berkuasa." pungkas Pemerhati Sosial Politik ini menyayangkan. 


Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.


Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memilki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada.


Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.



Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. 


Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.


Adapun sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan dalam Politik Praktis: 1) . UU No. 6 Tahun 2014: Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 




Berikutnya, dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).



Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyakRp6.000.000,00 (enam juta rupiah).  



Dalam pemilihan kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidanan bila terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta program di desa dan juga melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon atau calon kepala daerah yang terindikasi merugikan calon lain misalnya ikut serta dalam kegiatan kampanye. Demikian juga, Calon kepala daerah yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidana sebagai calon kepala daerah.


Hingga berita ini ditulis pihak Jurnalis JN tengah berupaya mengkonfirmasi kepada pihak Kepala Desa Jatisari, guna menindaklanjuti kebenaran informasi ini. (DQ)


No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update