-->

Notification

×

Opini: Budi Budiman Laksana Kepiting Terjerat Gurita Mafia Anggaran

Monday, 26 October 2020 | 13:51 WIB Last Updated 2020-10-26T06:51:50Z


Budi Budiman Laksana Kepiting Terjerat Gurita Mafia Anggaran

Oleh: Akmal Habibi


OPINI//JN: Ekspresi raut muka Yaya Purnomo saat memakai rompi KPK tampak ceria. Bahkan dalam beberapa foto yang tampil di media on line dia tampak percaya diri.


Yaya Purnomo ialah orang yang diduga terima suap oleh Budi Budiman walikota Tasikmalaya sebesar 400 juta, dan 300 juta melalui perantara (diduga Rifa Surya). Indikasi di suap untuk memuluskan pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN 2018 untuk pemkot cair supaya sekitar 97 Miliar . Maklum isu dalam dunia proyek untuk memancing proyek APBN Milyaran harus di pancing dengan saweran uang minimal 5-10 %. Dalam berbagai persidangan Yaya dan Rifa meminta Comittmen Fee antara 5-10 % dari Pencairan APBN. 


Yaya adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sedangkan Rifa Surya adalah Kepala Seksi Perencanaan DAK Non Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. 


Yaya dan Rifa disini mengiring dan mengawal dana APBN supaya bisa cair sesuai pesanan. Yang menjadi pertanyaan apakah dana sebesar itu untuk Yaya sendiri? Memangnya yang merancang dan menentukan Anggaran terserbut?  Yaya dalam gurita mafia anggaran disebut sebagai  makelar.


Yaya dan Rifa terima gratifikasi bukan dari Kota Tasikmalaya saja, masih ada 10 Kota dan Kabupaten lainnya yang ia kawal bahkan bukan hanya DAK tapi Dana Insentif Daerah (DID) bahkan bukan dari APBN 2018 bahkan APBN 2017 dan 2016. Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat tabel gurita anggaran tersebut.

Gambar:  Tabel Terindikasi Mafia Anggaran


Dari tabel diatas dibuat dari pemberitaan yang di resume dari hasil persidangan di berbagai media on line, saya melihat jelas bahwa gurita mafia anggaran tidak hanya pejabat Kementrian Keuangan. Dari mulai anggota DPR sampai auditor Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) terlibat dalam pusaran gurita itu. Dalam tabel tersebut ada tanda tanya merah, disana mafia anggaran sesungguhnya menerima fee yang dijanjikan.


Dalam persidangan terungkap mafia anggaran menyebutkan comittmen fee antara 5-10 % dari pencairan APBN. 


Dalam sebuah skema mafia yang sempurna, seperti yang terjadi pada tabel  nomor 1, 5, 6 dan 11 semua lini terisi dan terlihat jelas. Namun itu bukan sesuai fakta yang sebenarnya, bisa saja ada yang ditutupi atau bahkan ada yang dilindungi. 


Dari tabel di atas, dari jalur yang berikan tanda tanya merah, hanya budi budiman yang sekarang di tahan karena pemberian suap terhadap pejabat kemenkeu tersebut. Pejabat dan Bupati lainnya belum ditahan oleh KPK mulai dari Kepala Bidang Perencanaaan Kabupaten Halmahera Timur Muhammad Sarmin Sulaeman Adam, Walikota Dumai Zulkifli AS, Walikota Balikpapan HM Rizal Effendy, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Tabana Ni Putu Eka, dan Pejabat kabupaten Seram Bagian Timur Sugeng Siswanto.


Jika Budi Budiman sebagai walikota Tasikmalaya ditahan, maka data penerima suap selain Yaya dan Rifa untuk Anggota DPR sudah ada di tangan KPK.


Saya ingin menganalisa tabel tersebut dari no 8, terutama tanda tanya merah nya. menurut Tempo.Com dalam pemberitaan tanggal 21 Juni 2019 tanda merah Anggota DPR yang berada pada no 8, dari dana suap yang dikeluarkan oleh walikota Tasikmalaya Budi Budiman merujuk kepada Romahurmuziy atau Rommy.


Rommy, Anggota DPR dari komisi XI dan Budi Budiman merupakan aktif di partai yang sama. Bedanya Rommy sebagai ketua umum, Budi sebagai ketua DPC. Bahkan Dalam kesaksian di persidangan, Puji Suhartono mengaku merupakan teman satu kampus dengan Yaya dan Rommy di Universitas Padjajaran pada 2016.


Dalam berita acara pemeriksaan Puji, jaksa menyebut Rommy memanggil Yaya dengan panggilan McLaren. Menurut Puji, McLaren artinya makelar. Sebab, Yaya beberapa kali meminta dukungan PPP dalam pilkada di beberapa daerah, walau statusnya sebagai pegawai Kemenkeu. Salah satunya, Yaya pernah meminta dukungan untuk calon bupati Kuningan yang merupakan anak anggota DPR, Amin Santono.


Nama Rommy juga muncul dalam dakwaan Yaya. Dalam dakwaan itu, orang kepercayaan Bupati Kampar Aziz Zaenal, Erwin Pratama Putra mengatakan telah mengajukan usul anggaran di APBN 2018 melalui Rommy, selaku anggota Komisi Keuangan DPR. Jaksa KPK menyatakan Erwin mengatakan hal itu kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya di kantin Kementerian Keuangan pada Oktober 2017. Dalam pertemuan itu Erwin meminta keduanya mengawal usulan yang diajukan lewat Rommy.


Rommy pernah diperiksa dalam kasus ini pada 23 Agustus 2018. KPK mencecar pria yang kini berstatus tersangka jual-beli jabatan di Kementerian Agama itu soal penyitaan uang di rumah Puji. Data yang saya peroleh bersumber dari pemberitaan berbagai media on line. Pernyataan Rommy  yang berada di jalur no 8 bersama Budi Budiman baru pada tahap dugaan.   Sumber dari media on liner tentu berbeda dengan data yang diperoleh KPK, media memperoleh data dari percakapan Konfresi atau persidangan yang terjadi.


Saya berharap Budi Budiman bersikap terbuka saat persidangan nanti, saya harap Budi ibarat kepiting yang siap mencapit si gurita mafia anggaran, walau dia mati ditelan gurita, setidaknya membuat gurita tersebut terluka dan kapok untuk menjadi mafia anggaran lagi.


Dalam persidangan nanti, Budi Budiman bisa sebagai sebagai Justice Collaborator. Justice Collaborator merupakan status yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana yang tidak hanya dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan apparat penegak hukum, tetapi juga dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.


Menurut kriminolog Ahmad Sofyan peran kunci yang dimiliki oleh justice collaborator antara lain: 1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara; 2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan 3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. (Akmal Habibi// Pegiat/Analis Media Onlie).

Terima kasih, saya secara pribadi menerima kritikan maupun masukan informasi dan data dari rekan pembaca ke email habibiakmal028@gmail.com

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update