-->

Notification

×

Kemendagri Tegur Bupati Tasikmalaya, Bupati Cianjur & Bupati Bandung Terkait Netralitas ASN Di Pilkada

Tuesday, 3 November 2020 | 20:33 WIB Last Updated 2020-11-03T13:38:32Z


Terkait Netralitas ASN Bupati Tasikmalaya, Bupati Cianjur, Bupati Bandung Terancam Diberikan Sanksi


Jakarta - Seperti yang dilansir detik.com Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengingatkan kembali perihal surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri sebagai peringatan atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2020 agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Pemda). 


Gambar: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengingatkan kembali perihal surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait Netralitas ASN.

Hal tersebut disampaikan Benni di Gedung B Kemendagri pada hari senin (02/11). Surat dimaksud ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri pada 27 Oktober 2020, berisi tentang peringatan pelaksanaan 131 rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) kepada 67 kepala daerah di seluruh Indonesia.


Dalam surat peringatan tersebut terdapat diantaranya Bupati Tasikmalaya (H Ade Sugiyanto), Bupati Bandung ( H. Dadang M Naser), Bupati Cianjur ( H Herman Suherman).



Seperti yang di ketahui  bupati Tasikmalaya dan Cianjur  melangkah lagi sebagai petahana untuk menjadi orang no satu di wilayahnya. Sedangkan bupati Bandung Dadang Naseer merestui istrinya (Kurnia Agustina) untuk maju menjadi Bupati Bandung dalam pilkada 9 Desember 2020.


Adapun, peringatan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN, dan Ketua Bawaslu.


Seperti dilansir jawapos, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menyebutkan 67 kepala daerah diberi teguran terkait netralitas ASN di pilkada serentak 2020. " 67 kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan di jatuhkan sanksi moral hingga hukuman disiplin sesuai perundang undangan" ungkap Kastorius.


Sesuai PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri. (Akmal, Sumber: detik/JawaPos)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update