-->

Notification

×

PROFESIONALITAS BAWASLU CIANJUR DIPERTARUHKAN

Sunday, 20 December 2020 | 14:19 WIB Last Updated 2020-12-20T07:44:11Z

Oleh : Unang Margana,SH.,MH.

(Advokat dan Mantan Ketua KPU Cianjur) 


Mempertegas Identitas Demokrasi Di Tanah Santri


Menyimak dan menarik ketika ada upaya Warga Cianjur HM (38 th), yang melaporkan PETAHANA (Plt.Bupati Cianjur/HS), yang juga sebagai Peserta Pilkada Cianjur No.3. (BHS-M), ke BAWASLU Cianjur.


Laporan yang di terima BAWASLU Cianjur (14/12/20), dengan No. 16/LP/PB/KAB/15/XII/2020, yang diduga telah melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2016.


Adapun Pasal 71 (3) berbunyi : "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang menggunakan kewenangan, program,  dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon".


Undang-undang No.10 Tahun 2016, ternyata membuka ruang sengketa pemilihan, untuk para pencari keadilan dan demokrasi. Sengketa PilKada tidak hanya jalur ke Mahkamah Konstitusi (MK.RI), melalui upaya permohonan perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), akan tetapi juga melalui pintu ke BAWASLU.

Berikut daftar Kepala Daerah, yang direkomendasikan untuk Diskualifikasi BAWASLU:


1.Pegunungan Bintang, Papua

2.Ogan Gilir, Sumsel

3.Halmahera Utara, Malut

4.Kabupaten Gorontalo

5.Kabupaten Kaur, Bengkulu

6.Kabupaten Banggai Laut, Sulteng

7.Kab.Kutai Kartanegara


Upaya dari salah satu Warga Cianjur (HM) ini harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh kekuatan civil society. Peran publik menjadi strategis dari proses penyelenggaraan Pilkada, untuk memastikan diselenggarakan secara Jurdil, luber dan demokratis. 


Partisipasi politik warga tidak sebatas pemilih menggunakan hak pilih dibilik suara, akan tetapi bagaimana publik mampu berperan aktif dalam menciptakan Proses PilKada yang bersih dan beradab.


Pilkada, bukan hanya persoalan antar peserta pemilihan, dan bukan hanya perolehan angka semata. PilKada adalah sarana Kedaulatan Rakyat, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan juga anggaran negara, tidak boleh menggunakan perangkat RT/RW dan harus berlangsung dengan gembira dan fair play.


Laporan dari Warga Cianjur (HM), yang melaporkan PETAHANA (Plt.Bupati Cianjur/HS), ke BAWASLU Cianjur, dalam catatan perspektif penulis, sebagai berikut:


Pertama, Rekomendasi BAWASLU Cianjur untuk mendiskualifikasi PETAHANA sebagai calon kepala daerah, dapat ditempatkan dalam kerangka sengketa pemilihan, dengan basis pengujiannya adalah sengketa antar peserta pemilihan. Pola pengujiannya, dilakukan dan diputus oleh BAWASLU yang bersipat final dan mengikat.


Kedua, Mengacu kepada pasal 142 tentang Sengketa Pemilihan, meliputi sengketa  antar peserta pemilihan dan sengketa antar pemilihan dengan Penyelenggara pemilihan. 


Ketiga, Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan, maka dapat dan tidaknya seorang PETAHANA didiskualifikasi, karena melakukan pelanggaran sesuai pasal 71 ayat (3), sangat tergantung pada pemeriksaan BAWASLU, setelah mengkaji secara obyektif dan mendalam, serta didukung oleh (bukti+saksi) yg kuat secara Hukum.


Keempat, Proses pengujian sengketa pemilihan di BAWASLU Cianjur, jika PETAHANA terbukti, maka SANKSI Diskualifikasi terhadap PETAHANA dalam bentuk terbitnya surat keputusan KPU Cianjur tentang Diskualifikasi PETAHANA sebagai Calon Kepala Daerah.


Keputusan Diskualifikasi PETAHANA oleh KPU Cianjur, otomotis membatalkan Keputusan KPU Cianjur, tentang Penetapan Calon Terpilih PilKada Cianjur Tahun 2020. Rekomendasi BAWASLU Cianjur, tidak dapat diuji oleh Pengadilan, karena Putusan BAWASLU Cianjur bersifat FINAL dan Mengikat.


Demikian, catatan ini dibuat sebagai motivasi kepada sekitar 1,6 juta pemilih, yg merindukan PILKADA BERSIH dan BERADAB. Semoga bermanfaat. Selamat berdemokrasi!

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update