-->

Notification

×

LBH Maskar Indonesia Soroti Pernyataan Oknum Ketua BPD Desa Jayakerta Menyebut Teu Boga Duit Mah Eleh

Sunday, 28 March 2021 | 08:54 WIB Last Updated 2021-03-28T01:54:29Z
Gambar: Ketua LBH Maskar Indonesia H. Nanang Komarudin, SH


KARAWANG, journalnews.co.id - Diberitakan sebelumnya oknum ketua BPD Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, H.Nurdin yang telah melontarkan kalimat "teu boga duit mah eleh" (tidak punya uang mah kalah) mendapat sorotan dari LBH Maskar Indonesia.

Menanggapi hal itu, ketua umum LBH Maskar Indonesia , H.Nanang Komarudin,SH,. angkat bicara, menurutnya pernyataan H.Nurdin dalam video yang dibuatnya sangatlah tidaklah pantas, apalagi dilakukan oleh lembaga desa yaitu BPD. 

Ucapan tersebut terkesan seperti ujaran kebencian untuk sebuah kepuasan. Dan perlu diketahui, Desa Jayakerta sendiri telah melangsungkan Pilkades.

"Ucapan H.Nurdin rentan memicu keributan, apalagi sampe dividiokan lalu disebar luaskan, maksud dan tujuannya apa. Sedangkan Desa Jayakerta sendiri usai melaksanakan Pilkades, yang dimenangkan oleh kepala desa incumben. Dan Nurdin adalah ketua BPD Desa Jayakerta, ada apa ini, jangan - jangan pendukung Kades yang menang," ungkap H.Nanang, Sabtu (27/03/21).

Dikatakannya, pernyataan oknum ketua BPD tersebut mencerminkan adanya permasalahan yang terjadi dalam demokrasi dan penegakan hukum.

"Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau dalam Pilkades yang punya uang banyak itu yang selalu unggul," ucap Nanang.

Tambahnya, ungkapan oknum anggota BPD tersebut kemungkinan mengekspresikan  ketidak pahaman, ketidak pedulian atau keputusasaan. Karena jelas yang namanya money politik itu adalah perbuatan tindak pidana.

"Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 187 A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)," jelas Nanang.

Sampai berita ini diterbitkan,H.Nurdin sulit dihubungi. (One)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update