-->

Notification

×

Polemik Rakornas IMAKIPSI Ke X di UNJA

Tuesday, 30 March 2021 | 05:53 WIB Last Updated 2021-03-29T22:53:12Z

 


Jambi/ journalnews.co.id: Tepat hari Kamis tanggal 25 maret 2021, Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Seluruh Indonesia (IMAKIPSI) telah melaksanakan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke X di Universitas Jambi dengan menggunakan sistem hybrid yaitu daring dan luring. Peserta yang bersifat luring sebanyak 30 orang dari 24 kampus dan 200 peserta daring yang diikuti dari 120 Universitas se-Indonesia.


Acara ini mengusung tema “Transformasi pendidikan Abad 21 untuk meningkatkan literasi digital pemuda dalam menghadapi era New Normal”. Tema ini sangat relevan dengan kondisi hari ini dimana kita dituntut untuk lebih aktif dan kreatif agar senantiasa bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yaitu digitalisasi.





Dalam rangkaian agenda rakornas ini disempurnakan dengan seminar nasional yang dihadiri oleh Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph. D selaku Dirjen Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan secara daring. Namun ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Tidak ada sebuah diskusi yang dilakukan bersama pemangku kebijakan, yang ada hanya memberikan video berdurasi 7 menit saja, menurut Bayu Sekdep Advokat DPP IMAKIPSI.


Kekecewaan itu hadir dikarenakan peserta ingin memberikan pandangan dan masukan terhadap kondisi objektif lapangan dalam lingkup pendidikan di setiap daerahnya, karena merasa perlu itu untuk disampaikan. Namun perihal itu kemendikbud selalu menutup ruang, buktinya ketika acara seminar nasional saja hanya video yang diberikan. Selain kemendikbud dinas dan DPRD Provinsi yang membidangi pendidikan pun tidak dihadirkan oleh pihak tuan rumah. 


"Seharusnya Dinas Pendidikan dan DPRD provinsi untuk dihadirkan dan berdiskusi dengan kawan kawan IMAKIPSI yang nantinya terbentuk sebuah korelatif dari permasalahan tiap daerah sampai ke Nasional." sambungnya.




Selain daripada rangkain seminar nasional, rakornas IMAKIPSI pun menjadi proses pemaparan LPJ setengah periode dan ajang untuk menentukan tuan rumah kongres. Proses LPJ dan pemilihan tuan rumah ini menuai polemik dikarenakan ketua umum IMAKIPSI tidak melibatkan pengurus untuk menentukan kebijakan terutama Wakil Ketua IMAKIPSI dan Sekjen IMAKIPSI. Ketua IMAKIPSI membuat sistem sendiri untuk mendampingi sidang pleno dalam pemaparan LPJ yaitu membuat surat mandat. Ini sangat tidak sesuai dengan AD ART IMAKIPSI bab IV Pasal 19 dan 20 dimana sidang pleno itu didampingi oleh Waketum dan SEKJEN sertamelibatkan Wakil ketua Umum dalam menentukan kebijakan.


Selain itu banyak yang merasa dirugikan oleh pihak tuan rumah rakornas. Salah satunya Meiliza Delviyanti sebagai Bendum BEM FKIP Universitas Batanghari yang tidak di izinkan untuk mengikuti forum rakornas secara luring padahal dia kampusnya masih didaerah jambi. 


“Saya sangat kecewa dengan pihak tuan rumah ketika undari tidak bisa mengikuti forum rakornas secara langsung dikarenakan untuk jambi sudah diwakili oleh Unja, padahal kami pun selaku dari kampus undari yang dekat dengan unja ingin terlibat secara langsung, pihak tuan rumah malah justru menutup ruang. Kalau memang daerah jambi itu diwakili oleh UNJA seharusnya ada proses musyawarah terlebih dahulu kampus ruanglingkup pendidikan di daerah jambi untuk menentukan delegasi,." pungkasnya.


Melihat beberapa problematika yang terjadi maka perlu diadakan forum diskusi dan penyampaian aspirasi terhadap kemendikbud yang merasa tidak ada proses itu ketika rakornas dan perlu adanya penindaklanjutan terhadap Ketua Umum IMAKIPSI yang  telah melanggar Konstitusi. Karena menurut  Cart J. Friendrich, konstitusi adalah sekumpulan kegiatan yang dibuat oleh dan atas nama rakyat, akan tetapi dikenakan dengan beberapa pembatasan dan berharap dapat menjamin bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang memperoleh tugas untuk memerintah. (Catatan Perjalanan, Fariz UIN Bandung)

 

No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update