-->

Notification

×

SIDANG SENGKETA PILKADA PESSEL, PENCALONAN RUSMA YUL ANWAR, SAH

Tuesday, 23 March 2021 | 16:33 WIB Last Updated 2021-03-23T09:33:01Z



JAKARTA, journalnews.co.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penetapan Rusma Yul Anwar sebagai calon bupati Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar sudah benar. Bahkan, hakim meminta pemohon mempelajari azaz hukum.
Hakim Ketua Sidang Sengketa Pilkada Pessel, Arief Hidayat menegaskan, saat pencalonan Rusma Yul Anwar masih berstatus terdakwa. Status hukumnya Belum incrah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan

“Jadi, Bu Heny (Kuasa Hukum Termohon) agar Ibu mempelajarinya kembali, mana yang terpidana dan terdakwa,” ungkapnya saat babak baru sidang Sengketa Hasil Pilkada Pessel live di Jakarta, Selasa 23 Maret 2021.
Sidang yang disiarkan secara langsung mulai pukul 09.00 WIB-pukul10.50 WIB itu dipimpin Hakim Ketua Arief Hidayat dan didampingi Hakim Manahan M.P Sitompul dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh.
Dalam persidangan, pada saat meminta klarifikasi, hakim meminta pemohon agar mempelajari lagi azaz hukum sebelum mengajukan gugatan.
Pasalnya, dalam klarifikasi, pemohon belum melihat pada waktu penetapan pasangan calon yang bersangkutan belum berstatus terpidana.
Sebab, berdasarkan tahapan penetapan pasangan calon, KPU Pessel menetapkan Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah sebagai pasangan calon pada 23 September 2021.
Sedangkan penolakan kasasi objek perkara keluar pada 24 Februari 2021. “Jadi, KPU tetap mempunyai kewenangan atau mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon,” terangnya.
Selain meminta mempelajari azaz hukum perkara, Hakim juga menanyakan tentang legal standing. Dalam gugatan, pemohon harus memiliki legal standing yang jelas. Bukan sekedar berdalil masyarakat, tapi gugatannya jelas mendukung pasangan calon nomor urut 01.

Apalagi pemohon mengaku sebagai pemantau, tapi bukan berasal dari lembaga yang ditunjuk. Menurut Hakim, kenapa tidak pasangan calon bupati-wakil bupati Hendrajoni-Hamdanus langsung yang mengajukan gugatan.
“Jadi, artinya, saudara pemohon, kalau mau mengatasnamakan masyarakat yang objektif, gitu lho,” ujar Hakim Manahan MP. Sitompul.
Hakim Manahan menyampaikan, jangan karena untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 01, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Rusma Yul Anwar, sehingga nomor urut 01 bisa menang.
Kali ini, pemohon atas nama M. Husni sebagai pemohon I, H. Sutarto Rangkayo Mulie, SH pemohon II dan Ir. Hj. Nelly Armida, MM pemohon III, dengan Kuasa Hukum, Henny Handayani, SH, MH, dan Jhonny Pratama S.
Saat perjalanan sidang, tampak pihak pemohon melalui kuasa hukum pemohon kurang memahami objek gugatan. Bahkan, dalam rangkaian persidangan, kuasa hukum pemohon Henny Handayani terpantau gagap dan salah dalam menyebut nomor urut pasangan calon yang didukung.
Gugatan sengketa Pilkada Pessel kali ini adalah yang kedua. Sebelumnya, pada 16 Februari 2021, Mahkamah Konstitusi menolak sidang Sengketa Hasil Pilkada yang diajukan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Hendrajoni-Hamdanus.
Sidang selanjutnya ditunda sampai Senin 29 Maret 2021 pukul 09.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan para termohon.
Dalam hal ini adalah pihak berwenang KPU dan Bawaslu Pessel dan mengesahkan alat bukti perkara dalam Sidang perkara dengan nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021. (Irwanov)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update