-->

Notification

×

KPK Minta Masyarakat Untuk Pantau Kekayaan Pejabat Dan Anggota DPR Daerah

Friday, 2 April 2021 | 21:22 WIB Last Updated 2021-04-02T14:55:53Z
Gambar: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri


JAKARTA, journalnews.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta masyarakat untuk membantu memantau kekayaan para pejabat di daerah.

"Masyarakat bisa melihat apakah harta kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara, wajar atau tidak,?" kata Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Jum't (2/4/21).

Menurut Firli, peran aktif masyarakat untuk memantau kekayaan pejabat sangat penting dalam pencegahan rasuah alias korupsi.
Dia juga meminta masyarakat cepat
melapor jika ada dugaan praktik korupsi yang terlihat dari LHKPN pejabat negara.

"Kalau sda indikasi, masyarakat dapat melaporkan pada kolom komentar yang tersedia, tinggal ditulis harta dan kekayaan apa saja yang tidak wajar atau belum disampaikan abdi negara tersebut," kata Firli.

Firli mengungkapkan, data per 30 Maret 2021 sebanyak 91,67% pejabat negara sudah melaporkan LHKPN. Sebanyak 281.519 pejabat dari bidang eksekutif sudah melaporkan LHKPN-nya.

"Sementara 24.879 belum melapor ke KPK," kata Firli.

Kemudian, sebanyak 19.392 orang pejabat di bidang Yudikatif sudah melaporkan LHKPN. Hanya 386 pejabat di bidang Yudikatif dengan berbagai sebab belum melapor harta kekayaannya.

Lalu, enam orang legislatif MPR sudah melaporkan LHKPN. Namun ada empat orang wakil rakyat di MPR yang belum melaporkan sampai saat ini.

Anggota masih banyak yang belum melapor kekayaan

Selanjutnya, sebanyak 203 pejabat di DPR sudah melaporkan LHKPN. Sebanyak 368 wakil rakyat di DPR belum laporkan kewajibannya itu.

"Bidang Legislatif DPD RI, tingkat kepatuhan sebesar 74,26% dengan dari 136 wajib lapor, sudah 101 anggota yang melaporkan sementara 35 lainnya belum melaporkan," ungkap Firli.

Sebanyak 15.215 pejabat di DPRD sudah laporkan LHKPN. Kurang 4.171 orang lagi di DPRD yang belum lapor.

"Bidang BUMN dan BUMD, tingkat kepatuhan sebesar 91,67% dengan dari 378.278 wajib lapor, sebanyak 346.758 telah menyerahkan LHKPN sementara 31.520 lainnya belum melaporkan ke KPK. (FICH)

No comments:

Post a comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update