-->

Notification

×

Kawin Kontrak Marak, Pemkab Cianjur Luncurkan Perbup Terbaru

Monday, 21 June 2021 | 16:54 WIB Last Updated 2021-06-21T10:12:53Z
Gambar: Bupati Cianjur yang di dampingi Wabup tengah menandatangani Perbup Tentang Pencegahan Kawin Kontrak.


Cianjur, journalnews.co.id - Antisipasi maraknya kawin kontrak yang beberapa waktu lamanya sempat di isukan sudah menjamur di Cianjur khususnya di wilayah Cipanas, Pacet dan sukaresmi, Pemerintah Kabupaten Cianjur luncurkan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pencegahan Kawin Kontrak.

"Mudah–mudahan dengan terbitnya perbup ini bukan hanya seremonial hari ini saja akan tetapi yang paling penting adalah implementasinya, saya titip para camat, para kades ketua MUI, pak RT, RW Insyaalloh ini akan menjadi amal kebaikan" ungkapkan Bupati Cianjur H. Herman Suherman saat meluncurkan Perbup tersebut pada Jum'at (18/6/21).

Dalam penuturannya yang lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa isu kawin kontrak yang merebak di wilayah kabupaten Cianjur,  khususnya di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi belakangan ini sudah menjadi isu nasional dan menjadi bahan pemberitaan baik melalui media cetak maupun elektonik. 

"Dengan demikian sungguh sangat tepat jika isu ini diangkat, dicari akar permasalahnnya dan dicarikan solusinya, mengingat  hingga saat ini kawin  kontrak yang ada di kabupaten Cianjur masih sering  terjadi" jelasnya.

Berangkat dari persoalan tersebut, Bupati merasa perlu dilakukan upaya larangan dan  pencegahan. Larangan kawin kontrak, adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kawin kontrak di kabupaten cianjur. sedangkan pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi kawin kontrak.

Menurut Bupati, lahirnya peraturan bupati tentang pencegahan kawin kontrak adalah sebagai bentuk dari tanggung jawab moral  yang merupakan langkah antisipatif dan  responsif sebagai payung hukum untuk  melindungi  hak- hak perempuan dan anak, artinya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, maka  dalam upaya  meminimalisir dan pencegahan kawin kontrak, diperlukan berbagai strategi diantaranya:
Pertama : Adanya sosialisasi yang masif  tentang regulasi pencegahan kawin  kontrak hingga menyentuh sasaran yang tepat.
Kedua : Adanya koordinasi dan sinergitas dari unsur-unsur tekait dalam pencegahan kawin kontrak,  terutama   stakeholder yang berkompeten.
Ketiga : Meningkatkan  pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kawin kontrak.
Keempat : Meningkatan  kontrol dan kepedulian masyarakat terhadap kawin kontrak.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk “ikhtiar” Pemkab Cianjur untuk melindungi kehormatan kaum perempuan. hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Cianjur yakni membangun Cianjur manjur atau mandiri-maju-religius dan berakhlak mulia. (Reksa)

No comments:

Post a Comment

Halaman Facebook

×
Berita Terbaru Update